Budi Arie Minta Pemberantasan Korupsi Dimulai dari Pusat Kekuasaan

Ketua Umum Penyelamat Perubahan Organisasi Rakyat (Projo) Budi Arie Setiadi menyatakan dukungannya terhadap langkah Presiden Prabowo Subianto dalam memberantas praktik korupsi, khususnya di lingkaran pusat kekuasaan. Pernyataan tersebut disampaikan pada perayaan Hari Ulang Tahun ke-12 Projo di kantor DPP Projo, Kalibata, Jakarta Selatan, Minggu (23/8/2026).

Budi Arie menilai masih terdapat pejabat publik yang mengklaim bekerja untuk rakyat namun justru terlibat dalam penyelewengan dana negara. Menurutnya, keseriusan pemerintah dalam komitmen antikorupsi harus dibuktikan dengan menindak pelanggaran di sekitar elite pemerintahan.

"Sekarang banyak yang bilang untuk rakyat, untuk rakyat, tapi maling juga. Benar, enggak?" ujar Budi Arie Setiadi, Ketua Umum Projo.

Ia menolak klaim penegakan hukum jika praktik korupsi di sekitar lingkaran elit kekuasaan masih dibiarkan terjadi tanpa tindakan tegas.

"Karena itulah kita harus tegaskan, kalau mau pemberantasan korupsi, ya harus disapu dari sekitar pusat kekuasaan," kata Budi Arie Setiadi, Ketua Umum Projo.

Budi Arie menambahkan bahwa Projo tetap berada di jalur yang serasi dengan agenda pemerintahan Prabowo-Gibran untuk meletakkan pondasi menuju cita-cita Indonesia Emas 2045.

"Dan semua itu perlu kiprah, perlu kontribusi, perlu pengabdian dari kita semua tanpa terkecuali sesuai dengan kemampuan [dan] bidang masing-masing," ucap Budi Arie Setiadi, Ketua Umum Projo.

Mengenai pelaksanaan program pemerintah saat ini, ia memandang tidak ada kendala pada tatanan gagasan dasar, melainkan pada tahap implementasi di lapangan.

"Kesalahan ini bukan kesalahan idenya, tetapi adalah eksekusinya dan praktiknya yang menyimpang, dan tentu saja membuat masyarakat menjadi kritis dan bertanya-tanya," tutur Budi Arie Setiadi, Ketua Umum Projo.

Dalam kesempatan tersebut, Budi Arie merinci perjalanan historis Projo sejak pertama kali berdiri hingga memasuki usia ke-12 tahun.

"Hari ini kita memperingati 12 tahun Projo sudah berdiri sebagai ormas. Sejak Kongres pertama Projo 23 Agustus 2014 di Kelapa Gading yang dibuka oleh Presiden terpilih Joko Widodo di tahun 2014. Jadi sudah hampir 12 tahun Projo berdiri dan Projo sudah 10 tahun mengawal pemerintahan Pak Jokowi dan sekarang 2 tahun pemerintahan Pak Prabowo-Gibran," kata Budi Arie Setiadi, Ketua Umum Projo.

Ia menekankan bahwa keberpihakan organisasi kepada kepentingan publik harus ditunjukkan secara nyata melalui penolakan terhadap tindakan koruptif.

"Semangat setia di garis rakyat itu bukan hanya omongan di mulut karena sekarang banyak yang bilang untuk rakyat-rakyat tapi maling juga. Untuk rakyat tapi kok korupsi. Karena itulah kita harus tegaskan kalau mau pemerintahan korupsi harus disapu dari sekitar pusat kekuasaan. Tidak bisa ngomong pemerintahan antikorupsi kalau membiarkan praktik-praktik korupsi di sekitar elit-elit pemerintahan," ujar Budi Arie Setiadi, Ketua Umum Projo.

Budi Arie memastikan Projo terus memelihara independensi dan sikap kritis terhadap kebijakan yang merugikan publik.

"Karena itu Projo sangat berkeras, kesetiaan kita di garis rakyat adalah kesetiaan terhadap nasib dan kepentingan rakyat banyak," tegas Budi Arie Setiadi, Ketua Umum Projo.

Saat dikonfirmasi mengenai ketiadaan atribut visual berupa baliho atau spanduk wajah tokoh politik seperti Joko Widodo, Prabowo Subianto, maupun Gibran Rakabuming Raka dalam perayaan tersebut, Budi memberikan penjelasan langsung.

"Ada. Ini kan cuman logo aja. Ada, lihat tuh. Semuanya logonya ada kok," ujar Budi Arie Setiadi, Ketua Umum Projo.

Kegiatan syukuran ulang tahun tersebut berlangsung secara terbatas dan sederhana dengan hanya dihadiri oleh jajaran pengurus inti DPP Projo beserta puluhan relawan.