BPS Catat Pertumbuhan Ekonomi RI 5,29 Persen Kuartal II 2026

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II 2026 sebesar 5,29 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Data tersebut disampaikan Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS, M. Edy Mahmud, dalam konferensi pers di kantor BPS Jakarta, Rabu (5/8). Angka ini menunjukkan pertumbuhan ekonomi lebih tinggi dibandingkan kuartal II 2025 yang sebesar 5,12 persen, namun lebih rendah dibandingkan kuartal sebelumnya yang tumbuh 5,61 persen.

Kontribusi utama terhadap pertumbuhan ini datang dari industri pengolahan yang tumbuh 4,52 persen, perdagangan sebesar 6,39 persen, pertanian tumbuh 3,80 persen, konstruksi 6,68 persen, dan pertambangan yang mengalami kontraksi 1,64 persen.

Menurut BPS, kelompok provinsi di Pulau Jawa mendominasi kontribusi ekonomi nasional dengan andil 56,47 persen dan pertumbuhan 5,65 persen. Wilayah Bali dan Nusa Tenggara (Bali-Nusra) mencatat pertumbuhan tertinggi di antara pulau-pulau lainnya, yakni sebesar 6,10 persen, meningkat signifikan dari 3,72 persen pada kuartal II 2025.

Provinsi Bali menjadi penyumbang terbesar untuk pertumbuhan Bali-Nusra dengan 2,77 persen, diikuti Nusa Tenggara Barat 2,21 persen, dan Nusa Tenggara Timur 1,12 persen. Tiga sektor utama yang mendorong pertumbuhan di Bali-Nusra adalah pertambangan, perdagangan, dan administrasi pemerintahan.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan optimisme bahwa pertumbuhan kuartal II masih di atas 5 persen, didukung oleh paket insentif pemerintah dan realisasi investasi. (Pertumbuhan ekonomi kuartal II) di atas 5% masih. Kuartal II masih terkait dengan investasi, terkait dengan beberapa insentif yang didorong oleh pemerintah, ujar Airlangga saat ditemui di Jakarta Pusat, Rabu (29/7). Airlangga juga memprediksi pertumbuhan ekonomi tetap terjaga pada kuartal III dan IV dengan dorongan dari percepatan belanja pemerintah dan investasi.

Ya kuartal III dan IV tentu salah satu yang didorong adalah belanja pemerintah dan investasi, ujar Airlangga.

Namun, Direktur Ekonomi Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Nailul Huda menyangsikan data BPS tersebut, menganggap pertumbuhan ekonomi kuartal II 2026 tidak sejalan dengan kondisi riil di masyarakat. Huda menyoroti penurunan Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) dan Indeks Penjualan Riil (IPR) yang menunjukkan tren melemah pada April hingga Juni 2026. Tidak ada kenaikan yang signifikan dari sisi keyakinan konsumsi masyarakat, ujar Huda kepada Republika, Rabu (5/8).

Huda juga mempertanyakan klaim pertumbuhan sektor ritel yang tinggi, sementara data IPR menunjukkan penurunan signifikan.

Jadi sektor ritel mengalami penurunan tajam, tapi pemerintah menyebutkan sektor ritel tumbuh tinggi, ujar Huda. Selain itu, Huda mengkritisi pertumbuhan industri pengolahan nonmigas yang tidak sesuai dengan Purchasing Managers' Index (PMI) manufaktur yang berada di kisaran batas ekspansif di kuartal II.

Ketika di bawah 50, maka perusahaan tidak melakukan ekspansi usahanya yang artinya tambahan produksi akan sangat minim, jelas Huda. Dari sisi pengeluaran, Huda mencatat bahwa Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) masih didominasi oleh impor kendaraan niaga untuk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), yang berdampak kecil pada nilai tambah industri dalam negeri.

Hal ini bisa jadi pembenaran kita melakukan importasi secara terus-menerus, kata Huda. Huda juga meragukan pertumbuhan konsumsi rumah tangga sebesar 5,06 persen, sementara porsi pendapatan masyarakat yang digunakan untuk konsumsi menurun menjadi sekitar 72-73 persen dibandingkan 74-75 persen tahun sebelumnya. Kecurigaan saya, kenaikan konsumsi ditopang oleh orang kaya yang pada akhirnya menyebabkan ketimpangan pengeluaran semakin melebar, ujar Huda.