BGN Kembalikan Rp311 Miliar dan Laporkan 414 SPPG ke Kejagung

Badan Gizi Nasional (BGN) mengembalikan dana sebesar Rp311,2 miliar ke kas negara serta melaporkan 414 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) bermasalah ke Kejaksaan Agung di Jakarta Pusat pada Jumat (31/7/2026).

Langkah tegas ini diambil setelah dilakukannya pemeriksaan menyeluruh terhadap 27.469 SPPG yang bertugas menjalankan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di seluruh Indonesia. Hasil verifikasi menemukan adanya penyimpangan berupa kepemilikan rekening virtual account ganda hingga fasilitas dapur yang ternyata belum beroperasi sama sekali.

Kepala BGN Sudaryono menjelaskan kronologi penemuan anomali transaksi keuangan tersebut saat melakukan evaluasi internal di lembaga yang dipimpinnya.

"Nah, dalam proses pemeriksaan, ya, setelah kami ada di sini kami periksa semua gitu. Setelah kami periksa ribuan-ribuan rekening itu, kami menemukan semacam anomali," kata Sudaryono, Kepala BGN.

Proses transfer anggaran dari pusat terdeteksi tetap mengalir ke rekening penampungan berbentuk virtual account, meskipun unit pelayanannya belum aktif.

"Bahwa ada saldo rekening yang terkirim dari, terkirim dari pusat kepada rekening-rekening dapur yang dalam bentuk virtual account itu, ternyata rekening penampungan rekening dapur itu dapurnya either dapurnya itu belum beroperasi," kata Sudaryono, Kepala BGN.

Verifikasi yang dilakukan satu per satu membuktikan ratusan unit pelayanan gizi tersebut bermasalah secara administrasi maupun operasional.

"414 SPPG atau dapur yang rekeningnya itu kemudian rekeningnya either double atau rekeningnya dapurnya nggak ada atau dapurnya belum beroperasi," ujar Sudaryono, Kepala BGN.

Atas temuan tersebut, BGN telah menyetorkan kembali seluruh dana yang terindikasi bermasalah langsung ke kas negara melalui jaringan perbankan.

"Totalnya Rp 311,2 miliar kami kembalikan ke kas negara dari hasil penyisiran kami yang kami temukan sampai dengan saat ini dari 414 SPPG," ujar Sudaryono, Kepala BGN.

Pihak BGN menyerahkan penanganan unsur pidana dan niat jahat dari penyelewengan ini sepenuhnya kepada penegak hukum.

"Kemudian kami juga melaporkan hal ini kepada penegak hukum, apakah adanya indikasi mens rea. Misalnya memang ada niat untuk nyuri, ada niat untuk korupsi, ada niat untuk nilep, ngentit apa tidak dan lain-lain kami serahkan kepada penegak hukum di Kejaksaan untuk diperiksa," kata Sudaryono, Kepala BGN.

Penindakan hukum ini dipastikan berlaku bagi semua pihak tanpa terkecuali, baik mitra swasta maupun personel internal lembaga.

"Ya, tentu saja bagi dapur-dapur yang atau bagi dapur SPPG atau pihak-pihak manapun, mau mitra, mau siapa pun itu, termasuk juga adalah oknum-oknum yang ada di Badan Gizi ini tidak ada yang kebal hukum. Kami sampaikan semuanya kepada penegak hukum," kata Sudaryono, Kepala BGN.

Pelaporan ke Kejaksaan Agung dilakukan guna mengusut tuntas keterlibatan pihak-pihak yang sengaja menyalahgunakan anggaran negara.

"Kami juga melaporkan hal ini kepada penegak hukum. Apakah adanya indikasi mens rea. Misalnya memang ada niat untuk nyuri, ada niat untuk korupsi, ada niat untuk nilep, ngentit apa tidak dan lain-lain, kami serahkan kepada penegak hukum di kejaksaan untuk diperiksa," kata Sudaryono, Kepala BGN.

Meskipun ratusan SPPG penerima anggaran MBG terbukti tidak aktif, audit keuangan akan terus dilanjutkan secara intensif.

"Setelah kami verifikasi satu persatu, kami telah menemukan adanya 414 SPPG atau dapur yang rekeningnya itu kemudian rekeningnya either double atau rekeningnya dapurnya enggak ada, atau dapurnya belum beroperasi," kata Sudaryono, Kepala BGN.

BGN menegaskan penyisiran terhadap seluruh dapur penyedia makanan gratis akan terus berlanjut tanpa tebang pilih demi memastikan transparansi anggaran.

"Mau siapa pun itu, termasuk juga adalah oknum-oknum yang ada di badan gizi ini tidak ada yang kebal hukum, kami sampaikan semuanya kepada penegak hukum," kata Sudaryono, Kepala BGN.