BGN Hentikan Sementara Pembukaan Dapur MBG Baru

Badan Gizi Nasional (BGN) memutuskan untuk menghentikan sementara pembukaan unit Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) baru di seluruh Indonesia pada Rabu (26/8/2026). Kebijakan tersebut diambil guna memprioritaskan pembenahan tata kelola, aturan, perbaikan sanitasi, pengelolaan keuangan, serta manajemen pada sekitar 27.000 dapur yang telah beroperasi lebih dulu.

Langkah penataan ini juga diiringi dengan tindakan tegas terhadap unit yang tidak memenuhi standar operasional. BGN tercatat telah menutup 455 dapur MBG karena belum memenuhi syarat Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), sementara pembenahan tata kelola targetnya diselesaikan pada Agustus 2026.

Dalam konferensi pers di Kantor Kemenko Bidang Pangan, Jakarta Pusat, Kepala BGN Sudaryono meminta seluruh pihak terkait untuk memberikan waktu bagi BGN menyelesaikan perbaikan internal sebelum melangkah ke tahap aktivasi berikutnya.

"Izinkan kami membereskan 27.000 SPPG yang sudah operasional dulu soal tata kelola, aturan, peraturannya itu mesti benar dulu. Jangan sampai ini belum beres, kita buka-buka-buka, akhirnya numpuk masalah," ujar Sudaryono, Kepala BGN.

Sudaryono mengimbau para mitra penyedia, lembaga perbankan, dan pihak terkait untuk menahan diri serta tidak terburu-buru mengusulkan pembukaan unit layanan baru. BGN memastikan proses evaluasi sedang berjalan lintas kementerian agar tata kelola operasional dapur benar-benar matang.

"Intinya, kami di Agustus ini, izinkan kami membereskan 27.000 yang sudah operasional ini. Tata kelola, aturan, peraturannya itu mesti benar dulu. Jangan sampai ini belum beres kita buka, buka, buka, akhirnya numpuk masalah," kata Sudaryono, Kepala BGN.

BGN mengonfirmasi bahwa kesiapan infrastruktur di lapangan, termasuk di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T), tetap harus menunggu penyelarasan regulasi bersama Kementerian Kesehatan, Kementerian PANRB, BKKBN, dan Kementerian Keuangan.

"Jadi, kami mohon kepada barangkali ini kan ada yang siap mitra, ya. Kalau ada yang, 'Kok saya sudah jadi, Pak. Sudah 100%, Pak. Barangkali di 3T,' itu tetap itu kami sebentar deh," ucap Sudaryono, Kepala BGN.

Proses pembenahan ini mencakup penyusunan regulasi baru yang nantinya memayungi aktivasi dapur di wilayah 3T maupun daerah lain dengan populasi anak sekolah yang memerlukan pemenuhan gizi.

"Kami bereskan dulu dari sisi tata kelolanya, keuangannya beres, urusan dengan Kemenkes beres, aturan di PANRB-nya beres, dengan BKKBN beres. Baru kita akan keluarkan peraturan-peraturan baru yang itu mengakomodir pembukaan atau aktivasi dapur-dapur di wilayah 3T dan wilayah-wilayah lain yang memang masih banyak sekolah-sekolah anak-anak yang memang masih membutuhkan MBG," ujar Sudaryono, Kepala BGN.

Penyelesaian data untuk wilayah 3T ditargetkan rampung pada akhir Agustus, sedangkan pembukaan dapur baru secara bertahap direncanakan kembali berjalan pada September dan Oktober setelah seluruh ketentuan regulasi ditetapkan.

"Kalau ada yang, 'Oh saya sudah siap Pak, sudah 100% Pak, barangkali di 3T juga Pak', itu kami sebentar deh, kami bereskan dulu dari sisi tata kelolanya," kata Sudaryono, Kepala BGN.

Sudaryono menegaskan bahwa kepastian regulasi dari Kementerian Keuangan dan kementerian/lembaga lain sangat vital agar operasional SPPG tidak melanggar ketentuan hukum di kemudian hari.

"Baru kita akan keluarkan peraturan-peraturan baru yang mengakomodir pembukaan atau aktivasi dapur-dapur di wilayah 3T dan wilayah-wilayah lain yang memang masih banyak sekolah-sekolah, anak-anak yang memang masih membutuhkan MBG," ucap Sudaryono, Kepala BGN.

Penundaan ini diakui berdampak pada para mitra penyedia yang telah menyelesaikan pembangunan fisik dapur dengan skema pembiayaan perbankan.

"Kalau sudah jelas peraturannya, fix dari Kementerian Keuangan dan KL-KL lain yang berhubungan ini, secara aturan beres semua. Jadi tidak ada lagi aturan yang kita langgar yang itu kemudian membuat masalah di kemudian hari," tegas Sudaryono, Kepala BGN.

BGN meminta pengertian dari para investor dan mitra kerja atas jeda waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh koordinasi administratif tersebut.

"Jadi kami mohon kesabarannya, sabar sedikit, sabar ya. Jadi, memang banyak yang orang sudah bangun dapur, utang bank, dikejar-kejar bank. Ya, kami baru sebulan, izinkan kami kasih waktu sedikit lagi untuk kemudian kami bereskan," ujar Sudaryono, Kepala BGN.

Proses penyempurnaan aturan ini diharapkan dapat menjamin kelancaran distribusi program MBG tanpa kendala teknis maupun administratif saat penambahan unit kembali dibuka.

"Saya paham banyak yang orang sudah bangun dapur, sudah ngutang bank, dikejar-kejar bank. Ya, kami baru sebulan, izinkan kami kasih waktu sedikit lagi untuk kemudian kami bereskan," kata Sudaryono, Kepala BGN.

Penghentian sementara pembukaan dapur baru ini dilansir dari laporan finance.detik.com, Bloomberg Technoz, dan Aspek.id.

"Izinkan kami membereskan 27.000 SPPG yang sudah operasional dulu. Tata kelola, aturan, dan peraturannya harus benar dulu. Jangan sampai yang lama belum beres, kita terus buka yang baru, akhirnya masalah menumpuk," ujar Sudaryono, Kepala BGN.

BGN menargetkan seluruh payung hukum dan mekanisme tata kelola SPPG tuntas dalam beberapa pekan ke depan sebelum mengaktifkan dapur baru secara bertahap.

"Kami bereskan dulu dari sisi tata kelolanya, keuangannya, urusan dengan Kementerian Kesehatan, PANRB, BKKBN, semuanya harus selesai. Setelah itu baru kami keluarkan aturan baru yang mengakomodasi pembukaan atau aktivasi dapur di wilayah 3T dan daerah lain yang masih membutuhkan MBG," kata Sudaryono, Kepala BGN.

BGN terus mematangkan koordinasi teknis bersama kementerian mitra guna memastikan setiap SPPG yang beroperasi memenuhi standar kesehatan dan keandalan tata kelola keuangan.

"Memang banyak yang sudah bangun dapur, bahkan ada yang berutang ke bank dan sekarang dikejar cicilan. Kami baru sebulan bekerja, jadi mohon beri kami sedikit waktu untuk membereskan semuanya," ucap Sudaryono, Kepala BGN.