BGN Janji Buka Akses Pemantauan Menu dan Gizi MBG Mulai Pekan Depan

Badan Gizi Nasional (BGN) menargetkan keterbukaan akses informasi digital yang memungkinkan para orang tua siswa memantau langsung menu hingga kandungan gizi makanan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) mulai pekan depan.

Kebijakan transparansi tersebut disampaikan dalam jumpa pers di Kantor BGN, Jakarta Pusat, pada Senin (27/7/2026). Langkah ini menjadi bagian dari fokus perbaikan internal lembaga di bawah kepemimpinan baru.

Kepala BGN Sudaryono menguraikan bahwa masyarakat dan pemangku kepentingan kelak dapat memantau detail operasional program secara langsung melalui sistem digital yang tengah disiapkan.

"Kami harapkan minggu depan akan bisa diakses oleh seluruh orang tua siswa. Jadi orang tua siswa bisa mengakses by system itu kemudian anaknya sekolah di mana, sekolah itu dapat makan MBG yang menunya apa, dimasak di dapur mana, dan kepala SPPG-nya siapa," kata Sudaryono dalam jumpa pers di Kantor BGN, Jakarta Pusat, Senin (27/7/2026).

Akses informasi ini dirancang untuk mencakup jangkauan luas dari tingkat daerah hingga publik secara umum.

"Stakeholder bisa mendapatkan informasi termasuk kandungan gizi di menu itu. Orang tua siswa, guru, kepala sekolah, kepala daerah, hingga dinas-dinas bisa mengakses informasi ini," ujarnya.

Pihak BGN saat ini tengah melakukan pembenahan data pada situs web resmi agar data sebaran dapur pelayanan di tingkat kecamatan dan kabupaten tersaji secara akurat.

"Akan kami perbaiki tampilan informasi di layanan website atau di layanan kami bagaimana publik juga bisa tahu berapa jumlah dapur, berapa jumlah dapurnya, berapa jumlah dapur di kecamatan mana, berapa jumlah dapur di kabupaten mana, berapa penerima manfaat, ini akan kita perbaiki," tutur Sudaryono.

Sudaryono menambahkan bahwa keterbukaan informasi ini bertujuan untuk mempermudah pengawasan publik secara otomatis.

"Kasih saya waktu beberapa hari ini untuk kami perbaiki, sehingga Bapak/Ibu semua mungkin tidak perlu kemudian bertanya secara manual, tapi by system bisa kami provide," sambungnya.

Langkah penataan digital ini diambil seiring penanganan tiga persoalan utama lembaga, yakni pencegahan tindakan koruptif, pembenahan tata kelola, dan peningkatan transparansi.

"Yang kami coba untuk kami solve adalah bagaimana dari sisi keterbukaan, transparansi, komunikasi, pelibatan banyak pihak, pelibatan instansi lain, kementerian lain, lembaga lain, keterlibatan pemerintah daerah, keterlibatan dinas-dinas itu kemudian dan keterlibatan publik dalam mengawasi apakah itu menu, apakah itu penyaluran, apakah itu dapur, kebersihan, dan lain-lain maka kami berusaha untuk memperbaiki ketiga hal ini," ucap Sudaryono.

Pengawasan publik dipandang penting untuk menjaga akuntabilitas penyaluran makanan gizi di lapangan.

"Selain itu, kami telah membangun sebuah transparansi, sebuah cara, dan kami akan kami umumkan di momen berikutnya ya, bagaimana bagaimana publik bisa ikut terlibat mengawasi menu MBG ini, mengawasi makanan yang dibagi ini," pungkasnya.

Secara terpisah, Sudaryono merinci penanganan persoalan internal BGN yang sedang berjalan saat ini.

"Yang pertama adalah adanya perilaku atau tindakan koruptif yang ada di BGN ini, yang sebagaimana Anda semua juga tahu bahwa sudah ditangani oleh Kejaksaan," ujar Sudaryono dalam konferensi pers di Kantor BGN, Jakarta Pusat, Senin (27/7).

Ia menekankan prioritas pemenuhan nutrisi sebagai tolak ukur utama dalam pengawasan program.

"Yang kedua yang menjadi tantangan kami selanjutnya adalah bagaimana kita memastikan bahwa tata kelola yang baik dalam penyelenggaraan makan bergizi gratis, sekali lagi ini namanya makan bergizi gratis, bukan makan enak gratis, bukan makan banyak gratis, ya, ini makan bergizi gratis, mencukupan gizinyalah yang menjadi tolak ukurnya," jelasnya.

Transparansi dan pengawasan ketat dinilai menjadi kunci penyelesaian masalah tata kelola yang tersisa.

"Dan yang ketiga yang kami coba untuk kami solve adalah bagaimana dari sisi keterbukaan, transparansi, komunikasi, pelibatan banyak pihak, pelibatan instansi lain, kementerian lain, lembaga lain, keterlibatan pemerintah daerah, keterlibatan dinas-dinas itu kemudian dan keterlibatan publik dalam mengawasi apakah itu menu, apakah itu penyaluran, apakah itu dapur, kebersihan, dan lain-lain maka kami berusaha untuk memperbaiki ketiga hal ini," kata Sudaryono.

Sorotan terhadap efektivitas program juga datang dari lembaga pemerhati tata kelola publik. Sekretaris Pendiri Indonesian Audit Watch (IAW) Iskandar Sitorus menyatakan bahwa kejelasan regulasi dan perlindungan mitra sangat vital dalam skala program nasional yang besar.

"Semakin besar skala program, semakin besar pula tanggung jawab pemerintah menjaga sistem pengelolaannya," ujarnya.

Ia mengingatkan bahwa pencapaian program tidak sekadar diukur dari banyaknya dapur yang beroperasi, melainkan juga kepastian investasi dan keamanan pangan.

"Program besar akan dikenang bukan karena besarnya anggaran, tetapi karena kemampuannya membangun kepercayaan publik," kata Iskandar.

Tercatat hingga pertengahan 2026, program Makan Bergizi Gratis telah menjangkau lebih dari 63 juta penerima manfaat melalui sekitar 29.600 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Seiring evaluasi operasional, BGN menyesuaikan pagu anggaran sementara dari Rp268 triliun menjadi Rp229 triliun demi efisiensi dan ketepatan sasaran.