Zulkifli Hasan Akui Program Makanan Bergizi Banyak Penyalahgunaan

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengakui tidak semua program berjalan dengan lancar selama hampir dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto berjalan.

Seperti dikutip dari Detik Finance, Zulkifli Hasan menyampaikan ada program yang memang sudah berhasil dan ada juga yang belum berhasil. Sektor pangan menjadi salah satu area yang mencatatkan keberhasilan karena saat ini sebagian besar sudah tidak melakukan impor, di antaranya komoditas beras dan garam.

Padahal, beberapa tahun belakangan sektor pangan Indonesia banyak bergantung pada impor. Pada 2024 misalnya, realisasi impor beras mencapai 4,5 juta ton, impor gula sekitar 6 juta ton, gandum 13 juta ton, kedelai 3 juta ton, serta sapi sekitar 1 juta ekor.

"Nah, tapi kita 2025, pertama kali beras sudah tidak impor. Kita surplus 4,2, ya. Garam konsumsi kita enggak impor lagi, yang industri masih. Itu yang berhasil," ujar Zulkifli Hasan dalam acara Penandatanganan Perjanjian Penyaluran Dana Proyek RBP REDD+ Green Climate Fund Output 2 untuk 10 Provinsi di JB Tower, Jakarta, Rabu (12/8/2026).

Di sisi lain, ia mengakui ada pula program yang masih bermasalah, salah satunya Makanan Bergizi. Zulkifli Hasan menyebut terdapat penyalahgunaan dalam pelaksanaan program tersebut, meskipun pemerintah saat ini sedang berbenah untuk menyelesaikan permasalahan itu.

"Tapi ada juga yang enggak berhasil kita akui. Misalnya makanan bergizi, betul banyak culas, banyak maling di situ, banyak penyalahgunaan, kita akui diproses hukum sudah. Kita bekerja keras sekarang untuk ditertibkan.

Ya, untuk kita tertibkan. Sudah mulai tanda-tanda 1-2 bulan ini kasih waktu kita akan selesaikan," ujarnya.

Persoalan lain yang diakui pemerintah terjadi pada rencana pembangunan 80.000 Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih. Masalah utama yang dihadapi berkaitan dengan penempatan lokasi pembangunan fisik koperasi.

"Oh ada yang di gunung, ya kita tertibkan. Kalau di gunung orang enggak bisa naik, mobil enggak bisa naik, masa ada. Nah, itu ya kita tertibkan, tapi saya lagi cek di mana, apa sebab dan kenapa.

Kita akan tertibkan gitu. Itu contoh-contoh yang belum berhasil," ujarnya.

Pemerintah saat ini juga masih memiliki pekerjaan rumah untuk meningkatkan nilai tukar nelayan yang berada di angka 103,9. Zulkifli Hasan mengatakan pemerintah tengah berusaha keras menaikkan angka tersebut menjadi 120.

"Juga ada lagi yang belum berhasil, mengangkat nasib nelayan. Kalau petani karbohidrat padi, nilai tukar dari 116 sudah kita naik 127 sudah jauh. Tapi yang nelayan ukuran jelas, 103 masih, Pak Raja Juli.

Nelayan itu masih 103. Dia kalau enggak dibantu beras, enggak dibantu dana cash, enggak bisa sekolah anaknya," ujarnya.

"Ada yang berhasil ada yang tidak. Yang tidak berhasil kita minta maaf, kita bekerja keras, ya, kita perbaiki gitu," sambungnya.