Pemerintah Percepat Penataan 13 Ribu SPPG di Wilayah Stunting

Kementerian Koordinator Bidang Pangan menargetkan percepatan penataan lebih dari 13 ribu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi di seluruh Indonesia dengan memprioritaskan kawasan berangka stunting tinggi pada Rabu, 29 Juli 2026. Penataan puluhan ribu titik pelayanan program Makan Bergizi Gratis tersebut dibagi menjadi dua tahapan pelaksanaan di bawah koordinasi pemerintah pusat. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengonfirmasi bahwa penanganan kawasan prioritas dipatok rampung dalam jangka waktu singkat.

"Wilayah prioritas dengan angka stunting tinggi, seperti Papua Pegunungan dan Nusa Tenggara Timur, target penyelesaiannya dalam kurun waktu satu bulan," kata Zulhas dilansir Antara.

Sementara untuk wilayah dengan konsentrasi SPPG di Pulau Jawa dan Sumatera, pemerintah mengalokasikan masa evaluasi operasional hingga dua bulan ke depan. Selain fasilitas pelayanan, rapat terbatas lintas kementerian menyepakati pemutakhiran data 63 juta penerima manfaat serta reposisi sasaran program yang ditargetkan selesai dalam satu bulan.

Mengenai fleksibilitas penerima program MBG di lapangan, pemerintah memberikan kelonggaran bagi sekolah yang merasa sudah mandiri. "Perintah Bapak Presiden semua dikasih kecuali yang tidak mau, misalnya SMA-SMA yang bagus, yang sudah sarapannya bagus, ya nggak apa-apa. Tapi bukan berarti pemerintah tidak mengasih, tidak. Memang itu bagian dari anak-anak kita yang sudah merasa cukup dan sudah punya, apa namanya, kemampuannya," tegas Zulhas.

Langkah percepatan ini diimbangi dengan rencana Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono untuk merevisi sejumlah regulasi operasional serta memaksimalkan koordinasi bersama 17 kementerian dan lembaga terkait. Pemerintah mengacu pada Perpres Nomor 115/2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan MBG dan Keppres Nomor 28/2025 untuk memperkuat sinkronisasi data serta komunikasi publik dalam pelaksanaan program nasional tersebut.