Uji Coba Perlinsos Digital Jangkau Tiga Juta Pendaftar Bansos

Uji coba penerimaan pendaftaran Bantuan Sosial Digital (Perlinsos Digital) untuk program PKH dan BPNT telah menjangkau sekitar 3,3 juta pendaftar di 43 kabupaten dan kota pada Rabu (19/8/2026). Capaian tersebut diraih dalam kurun waktu satu bulan pelaksanaan.

Pemerintah menargetkan perluasan cakupan integrasi data tersebut secara bertahap hingga mencakup 153 kabupaten dan kota. Penerapan Government Technology (GovTech) dan Digital Public Infrastructure (DPI) ini memangkas durasi proses pendaftaran hingga verifikasi kelayakan menjadi lima menit dari sebelumnya mencapai 200 hari.

Langkah penataan ulang sistem data tersebut dilakukan guna menindaklanjuti arahan Presiden RI Prabowo Subianto agar tidak ada lagi aplikasi antar-kementerian dan lembaga yang berjalan sendiri-sendiri.

"Kalau satu-satu manual, mungkin 200 hari, setengah tahun lebih. Nah dengan uji coba ini dapat dalam waktu sekitar lima menit saja," kata Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom), Muhammad Qodari di Kantor Bakom RI, Jakarta, Rabu (19/8/2026).

Masyarakat cukup memanfaatkan Identitas Kependudukan Digital (IKD), verifikasi wajah, serta nomor meter PLN saat mendaftar. Bagi warga yang belum memiliki IKD, pendaftaran dibantu oleh agen dan petugas pendamping di lapangan. Sistem ini juga dilengkapi fitur sanggah secara langsung.

"Mengenai sanggah itu langsung bisa dilakukan di HP. Jadi misalnya mendaftar kemudian dinyatakan tidak berhak untuk menerima itu bisa memberikan catatan dan masukan dan dikirim. Supaya bisa dikoreksi di mana perlu dan itu terjadi.

Jadi sanggahnya pun bisa on the spot dan real time. Langsung bisa disampaikan tanpa harus misalnya datang ke kantor pemerintah A, pemerintah B dan seterusnya," ujar Qodari dilansir dari Suara.com.

Pemerintah menilai penguatan integrasi teknologi menjadi fondasi utama dalam meningkatkan akurasi data serta transparansi penyaluran bantuan kepada masyarakat yang berhak.

"Untuk implementasi government technology, ini menjadi fondasi penting bagi pemerintah untuk menghadirkan layanan publik yang lebih terintegrasi efisien dan tepat sasaran dan adil. Perlinsos Digital jadi contoh nyata bagaimana teknologi dapat memangkas waktu layanan sekaligus memperbaiki akurasi penyaluran bahan sos bagi masyarakat yang berhak menerima," kata Qodari.