Pemerintah menghadapi anomali data desil pada bansos digital

Kompas menyoroti ironi dalam penyaluran bantuan sosial digital berbasis Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), ketika rumah tangga bisa masuk desil yang tak lagi mencerminkan kondisi ekonomi terkini. Logika desil membagi sepuluh tingkat kesejahteraan, dengan Desil 1 hingga 4 sebagai prioritas utama bagi kategori sangat miskin hingga rentan miskin, sedangkan Desil 5 ke atas dinilai semakin mampu memenuhi kebutuhan secara mandiri. Namun, analisis Kompas menyatakan dinamika kehidupan nyata berpotensi tidak tertangkap karena algoritma dapat bergantung pada indikator aset fisik yang relatif statis.

Kompas menilai warga yang tiba-tiba kehilangan pekerjaan atau kepala keluarga sakit berat dapat jatuh miskin dalam hitungan hari, tetapi kondisi itu belum tentu cepat terbaca jika rumah masih berdiri dengan material hasil tabungan bertahun-tahun.

Analisis juga menyebut anomali lain, ketika warga yang secara kasatmata mampu dan berpenghasilan relatif stabil masih tercatat di Desil 1 hingga 4, sehingga bantuan bisa tidak tepat sasaran. Kompas menautkan ketidaktepatan pada pembaruan dan validasi data yang lambat, termasuk ketika kondisi keluarga membaik tetapi status desil belum berubah segera karena proses pembaruan berjenjang.

Kompas menegaskan persoalan tidak hanya pada algoritma, melainkan juga tata kelola data serta lemahnya mekanisme koreksi yang memungkinkan warga memperbaiki data bila tidak sesuai. Analisis Kompas menyebut perlunya evaluasi menyeluruh atas transformasi digital bansos, agar sistem lebih adaptif terhadap perubahan pendapatan, kehilangan pekerjaan, kondisi keluarga, dan guncangan ekonomi.

Kompas juga menekankan teknologi perlu dilengkapi validasi lapangan berkala, mekanisme pengaduan dan koreksi yang mudah diakses masyarakat, serta pengetahuan dari tingkat desa dan komunitas untuk menjaga akurasi.