Donald Trump Restui Kesepakatan Nuklir Sipil AS dan Arab Saudi

Pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyetujui perjanjian kerja sama nuklir sipil berdurasi 30 tahun dengan Arab Saudi yang bernilai puluhan miliar dolar AS. Pengumuman resmi kesepakatan ini dijadwalkan berlangsung pada Rabu (22/7/2026) di Washington DC. Kesepakatan tersebut memberi peran utama bagi perusahaan-perusahaan Amerika Serikat untuk membangun reaktor listrik serta infrastruktur nuklir di Arab Saudi.

Langkah ini sekaligus membatasi masuknya pengaruh dari negara pesaing seperti Rusia dan China di kawasan Teluk. Salah satu poin mendasar dalam perjanjian ini membuka peluang pembangunan fasilitas pengayaan uranium di wilayah Arab Saudi oleh perusahaan Amerika Serikat. Pembangunan fasilitas tersebut bergantung pada hasil studi kelayakan teknis dan ekonomi bersama yang berlangsung selama dua tahun.

Pemerintah Amerika Serikat menjelaskan bahwa fasilitas tersebut akan dioperasikan dengan sistem "black box" guna mencegah transfer teknologi sensitif ke Riyadh. Mekanisme ini dirancang agar Washington tetap dapat mengawasi program nuklir Saudi sehingga uranium tidak dialihkan untuk kepentingan militer.

Jika hasil studi menolak proyek pengayaan uranium tersebut, Arab Saudi dilarang melakukan pengayaan secara mandiri atau bekerja sama dengan negara lain selama 10 tahun. Namun, kerja sama ini tidak mewajibkan Arab Saudi menyetujui Protokol Tambahan Badan Energi Atom Internasional (IAEA) untuk inspeksi independen. Rencana pengajuan dokumen Perjanjian 123 ke Kongres Amerika Serikat dalam beberapa hari mendatang memicu penolakan dari sejumlah anggota parlemen lintas partai serta pejabat Israel. Mereka mengkhawatirkan program nuklir sipil ini berpotensi dialihkan untuk pengembangan senjata nuklir di tengah dinamika konflik kawasan.

Pemerintah Arab Saudi menegaskan bahwa pengembangan energi nuklir bertujuan memenuhi kebutuhan listrik domestik demi memaksimalkan kuota ekspor minyak bumi. Meski demikian, penguasa de facto kerajaan pernah mengutarakan niatnya untuk memperoleh senjata nuklir apabila Iran memilikinya terlebih dahulu. Pengumuman kerja sama nuklir ini bergulir di tengah peningkatan ketegangan militer antara Amerika Serikat dan Iran, serta berlanjutnya aksi saling tembak antara Arab Saudi dan kelompok pemberontak Houthi di Yaman.