Sekjen Parpol Koalisi Prabowo Gelar Pertemuan Jelang HUT RI ke-81

Para sekretaris jenderal partai dalam koalisi pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka menggelar pertemuan pada Kamis malam, 13 Agustus 2026, di Jakarta Selatan. Pertemuan tersebut bertujuan memperkuat komunikasi dan menyatukan visi politik menjelang peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Republik Indonesia.

Acara berlangsung di rumah dinas Menteri Luar Negeri sekaligus Sekjen Partai Gerindra, Sugiono, di kompleks Widya Chandra, Jakarta Selatan. Selain Sugiono, hadir Sekjen dari Partai Golkar, PKB, Demokrat, PAN, PKS, NasDem, dan partai non-parlemen.

Menurut Sugiono, pertemuan ini bersifat kekeluargaan dan menjadi momen refleksi perjalanan koalisi selama hampir dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

"Kami berkumpul dalam suasana kekeluargaan untuk menyambut Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia sekaligus merefleksikan perjalanan koalisi selama hampir dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka," ujar Sugiono.

Wakil Sekretaris Jenderal PDIP, Utut Adianto, menanggapi pertemuan para sekjen tersebut sebagai bagian dari dinamika politik yang wajar. Ia menilai bahwa pertemuan itu bertujuan menyatukan visi menghadapi pengelolaan APBN dan nota keuangan.

"Kalau saya melihat orang bertemu itu bagian dari part of the game kan, wajar-wajar. Mereka bersatu, mungkin mau satu visi menghadapi APBN, mau satu visi dalam nota keuangan," kata Utut usai sidang Tahunan MPR di kompleks parlemen, Jumat (14/8).

Utut menegaskan sikap PDIP untuk tetap bersikap proporsional dengan mendukung sekaligus memberikan kritik membangun terhadap kebijakan pemerintah.

"Kalau kita kan memang mendukung, tetapi kalau ada yang dirasakan nggak pas, kita memberikan kritikan. Tetapi tidak menghajar ya, memberikan kritikan," ujarnya.

Sementara itu, Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat menyatakan partainya tidak mempermasalahkan ketidakhadiran dalam pertemuan sekjen koalisi. PDIP telah memilih sikap berada di luar pemerintahan dan fokus mengkritisi kebijakan dengan mendengarkan aspirasi rakyat.

"Dan PDIP Perjuangan itu tetap meskipun berada di luar pemerintahan mengkritisi kebijakan-kebijakan terutama dari sisi aplikasi kebijakan pemerintahan saat ini, dengan mendengarkan suara dari rakyat," kata Djarot.