Prabowo Tegaskan BUMN Milik Rakyat dan Soroti Tata Kelola

Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa seluruh Badan Usaha Milik Negara merupakan aset bangsa yang wajib dikelola demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok, dalam Pidato Kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (14/8/2026), dilansir dari Investor Daily.

Penegasan tersebut disampaikan Kepala Negara untuk mengingatkan jajaran manajemen perusahaan pelat merah agar menjaga amanah dalam mengelola kekayaan negara. Kepala Negara menekankan pentingnya nilai tambah nyata dari seluruh aset serta anak usaha BUMN bagi masyarakat luas.

"BUMN adalah milik seluruh rakyat Indonesia. BUMN tidak boleh (seolah) milik direksi, bukan milik komisaris, bukan pula sumber dana bagi penguasa," kata Presiden Prabowo Subianto.

Pemerintah juga menemukan fakta bahwa struktur perusahaan pelat merah membengkak hingga mencapai 1.074 perusahaan saat mulai memproses pembentukan sovereign wealth fund Danantara Indonesia. Dalam kesempatan tersebut, Kepala Negara menyoroti krisis akuntabilitas serta pimpinan BUMN yang dinilai beroperasi tanpa pertanggungjawaban yang jelas kepada negara.

"Ketika kita membentuk Danantara, dana kedaulatan kita, kita menemukan ada 1.074 BUMN," ujar Presiden Prabowo Subianto.

Kondisi tata kelola yang dinilai lepas dari pengawasan tersebut berpotensi memicu pemborosan anggaran hingga krisis transparansi di tubuh BUMN.

"BUMN-BUMN ini kadang-kadang bekerja seenaknya, tidak bertanggung jawab kepada bangsa dan negara. Pemerintah bahkan seperti tidak dianggap," kata Presiden Prabowo Subianto.

Pembentukan Danantara Indonesia dirancang untuk mengonsolidasikan dan memodernisasi pengelolaan kekayaan negara secara profesional. Langkah restrukturisasi ini ditargetkan mampu memangkas birokrasi, meningkatkan efisiensi, dan memastikan deviden BUMN kembali untuk membiayai program rakyat.