Prabowo Targetkan Bursa Mineral dan Komoditas Meluncur Januari 2027

Pemerintah menargetkan operasional Bursa Mineral dan Komoditas Strategis dimulai pada 1 Januari 2027 sebagai kelanjutan kebijakan ekspor satu pintu nasional. Kepastian jadwal tersebut disampaikan Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026), sebagaimana dilansir dari Detik Finance.

Langkah penyiapan pembentukan bursa ini bakal berada di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Kehadiran lembaga tersebut diproyeksikan memberikan Indonesia harga acuan sendiri atau Indonesia Reference Price untuk berbagai komoditas ekspor unggulan.

Kebijakan ini diambil lantaran posisi Indonesia sebagai produsen terbesar dunia untuk kelapa sawit, nikel, timah, batu bara, kopi, hingga karet belum memberi wewenang penentuan harga pasar secara mandiri.

"Mereka yang tidak punya komoditas ini masa mereka yang menentukan berapa harga komoditas itu. Ini tidak masuk akal. Saya tidak mengerti dimana diajarkan ilmu ekonomi ini. Kitanya punya barang, orang lain yang menentukan harganya," kata Presiden Prabowo Subianto.

Guna merealisasikan agenda penetapan harga acuan nasional tersebut, pemerintah telah merancang jadwal pengesahan kerangka regulasi bersama pihak legislatif.

"Rencana kita dengan dukungan DPR kita rencanakan pada 1 Januari 2027, kita akan memiliki Bursa Mineral dan Komoditas Strategis," kata Prabowo Subianto.

Presiden turut mendorong percepatan pembahasan aturan pelaksana bersama DPR RI agar payung hukumnya resmi terbit dalam waktu dekat.

"Kami targetkan, ketentuan penyelenggaraan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis segera mohon dibahas dengan DPR RI dan mohon diterbitkan paling lambat 17 September 2026," ujar Prabowo Subianto.