Presiden Prabowo Tambah Dua Helikopter untuk Tangani Karhutla Sumsel

Presiden Prabowo Subianto memerintahkan penambahan dua helikopter water bombing untuk mempercepat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Sumatera Selatan, Senin (24/8/2026), dilansir dari Investor Daily.

Penambahan armada udara tersebut dilakukan setelah Kepala Pelaksana BPBD Sumatera Selatan, M Iqbal Alisyahbana, melaporkan masih ada sekitar 1.900 hektare lahan yang terbakar.

Prabowo menerima laporan tersebut saat memimpin rapat penanganan karhutla di Palembang. Rapat ini digelar setelah sebelumnya Prabowo memimpin rapat serupa di Pekanbaru, Riau.

Kepala BPBD Sumatera Selatan menjelaskan bahwa titik api berada di lokasi yang sulit dijangkau oleh petugas pemadam di darat.

"Mohon izin Bapak Presiden, yang kita butuhkan Satgas Daerah, khususnya di Provinsi Sumatera Selatan ini, yang pertama tentunya penambahan heli water bombing, Bapak Presiden, karena jarak antara titik api itu jauh, tidak bisa dijangkau Satgas darat karena di pelosok, di daerah hutan, Bapak Presiden," ujar Iqbal.

Mendengar laporan tersebut, Prabowo langsung menyetujui penambahan dua unit helikopter water bombing untuk mendukung operasi pemadaman di Sumatera Selatan.

"Saya tambahkan sementara dua ya (helikopter water bombing)," kata Prabowo.

Dalam rapat tersebut, Prabowo didampingi sejumlah pejabat terkait seperti Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, serta Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Maruli Simanjuntak.

Sebelum rapat di Palembang, Prabowo memimpin rapat penanganan karhutla di Pekanbaru, Riau, dan meminta aparat penegak hukum bertindak tegas jika ada keterlibatan korporasi dalam pembakaran hutan dan lahan.

"Kalau ada indikasi segera laporan, kita segera cabut. Siapa pun korporasi, apapun, ada sedikit indikasi mereka ikut menyuruh membakar-bakar, kita cabut izinnya. Seluruh izin korporasi itu kita cabut," tegas Prabowo dalam rapat di Riau.

Prabowo menegaskan pemerintah tidak memberikan toleransi terhadap pelanggaran hukum terkait karhutla. Penanganan kebakaran dilakukan secara terpadu mulai dari pemadaman, pencegahan, hingga penegakan hukum terhadap pelaku.