Prabowo Soroti Kesejahteraan Rakyat dan Ekonomi G20

Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan orientasi pembangunan nasional harus berfokus pada kesejahteraan masyarakat miskin saat menyampaikan pidato kenegaraan dalam Sidang Tahunan MPR serta Sidang Bersama DPR-DPD RI 2026 di Jakarta, Jumat (14/8/2026).

Meskipun pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal pertama tahun 2026 mencatatkan angka 5,61 persen—yang merupakan capaian tertinggi dalam 13 tahun terakhir—Kepala Negara menilai angka tersebut tidak menjadi tujuan akhir jika tidak dirasakan oleh masyarakat luas.

"Di hadapan majelis ini bagi saya pertumbuhan dan investasi bukan tujuan akhir. Tujuan kita adalah kesejahteraan rakyat kita, pertumbuhan tinggi tidak bisa dinikmati oleh rakyat kita kebanyakan, tidak bermanfaat bagi kita," kata Prabowo dalam pidatonya di Paripurna MPR/DPR/DPD, Jumat (14/8/2026).

Guna memastikan pemerataan tersebut, setiap investasi yang masuk ke tanah air dituntut untuk mampu menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat lapisan bawah.

"Setiap rupiah investasi harus menciptakan pekerjaan, harus menghasilkan perbaikan, kualitas hidup rakyat kita terutama rakyat kita yang paling bawah," katanya.

Ia menekankan bahwa status Indonesia sebagai anggota G20 seharusnya menjamin tidak ada lagi warga yang mengalami kelaparan atau ketidakberdayaan.

"Itulah orientasi pemerintah yang saya pimpin, kita tidak boleh meninggalkan mereka yang tidak berdaya, kita tidak boleh membiarkan kelaparan ada di bumi Indonesia, Republik Indonesia. Anggota G-20 tidak pantas masih ada rakyat kita yang lapar," ucapnya.

Selain masalah ketahanan pangan, Prabowo juga menyoroti persoalan kelangkaan pupuk dan anjloknya harga gabah yang masih dialami para petani saat panen.

"Bangsa yang kuat adalah negara yang mampu memberikan makan rakyatnya sendiri, ketika kami menerima mandat petani masih menghadapi pupuk yang sulit diperoleh, harga gabah yang jatuh setiap panen aturan yang berbelit-belit kita harus berani menghadapi kesulitan dan masalah ini," ujar Prabowo.

Pemerintah berkomitmen menyelesaikan hambatan tersebut dengan mencari solusi nyata tanpa menyalahkan pihak manapun, dilansir dari detikcom.

"Walaupun, kita tidak menyalahkan siapapun kita melangkah dengan mencari solusi. Birokrasi tak boleh menghambat keputusan yang baik," imbuhnya.