Prabowo Mengaku Diminta Presiden Korsel Buka Dialog dengan Korut

Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa Presiden Korea Selatan Lee Jae-Myung memintanya membantu membuka jalur dialog dengan Korea Utara. Pernyataan ini disampaikan Prabowo dalam pengarahan bersama pengusaha Kamar Dagang dan Industri Indonesia di Istana Negara, Jakarta, Jumat, 31 Juli 2026.

Prabowo menilai permintaan dari pemimpin Korea Selatan saat kunjungan kenegaraan ke Seoul pada awal April 2026 lalu mencerminkan kepercayaan dunia. Hal tersebut membuktikan konsistensi Indonesia dalam menjalankan politik luar negeri bebas aktif serta prinsip non-blok.

"Jadi itu yang kita warisi, non-alignment. Sehingga saya ke mana-mana saya tegaskan Indonesia, we are neutral. Kita hormati semua kekuatan," kata Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto.

Pemerintah menegaskan Indonesia menjaga hubungan baik dengan berbagai pihak global seperti Amerika Serikat, Tiongkok, Rusia, Jepang, India, Australia, hingga negara tetangga Papua Nugini.

"Kita baik sama Amerika Serikat, tapi kita baik juga sama Tiongkok. Kita juga baik sama Rusia. Kita baik sama Jepang.

Kita baik sama India. Kita baik sama Australia. Kita ada masalah kadang-kadang, ada yang mau separatis ini, tapi kita baik sama tetangga kita, sama Papua Nugini kita baik," ujar Prabowo.

Mantan Menteri Pertahanan itu juga menceritakan momen saat Presiden Korea Selatan meminta kesediaannya untuk berkunjung ke Korea Utara demi membuka ruang komunikasi.

"Saudara-saudara, ini yang juga membuat kita bisa diterima di mana-mana. Bahkan kunjungan saya terakhir di Korea, di Korea Selatan di Seoul, Presiden Korea Selatan, President of the Republic of Korea, ya kan, minta kepada saya bisa enggak saya berkunjung ke Korea Utara untuk membuka semacam dialog," kata Prabowo.

Inisiatif diplomatik tersebut langsung direspons positif oleh Presiden Prabowo saat pertemuan berlangsung.

"Wah, saya bilang, 'Oh saya dengan hormat, dengan rela, kalau Yang Mulia minta saya untuk ke Korea Utara, saya akan berangkat'," kata Prabowo.

Kesiapan tersebut didasari prinsip bahwa Indonesia tidak memiliki kepentingan untuk mencampuri urusan dalam negeri negara lain, termasuk dalam menyikapi persoalan di Myanmar.

"Demikian Saudara-saudara, ya. Indonesia dianggap tidak punya kepentingan mau mencampuri urusan dalam negeri negara mana pun. Itu yang kita pegang teguh.

Itu kita pegang teguh. Di Myanmar pun kita pegang teguh itu. Kita bisa diterima oleh hampir semua pihak," kata Prabowo.

Sikap politik luar negeri pemerintah saat ini juga difokuskan untuk menjadi tetangga yang baik bagi seluruh negara mitra.

"Dan kita sadar dan saya juga sudah kumandangkan dari awal saya dilantik bahwa politik luar negeri Indonesia sekarang adalah ingin menjadi tetangganya yang baik, the good neighbor. Our policy is the policy of the good neighbor, we want to be a good neighbor," kata Prabowo.

Langkah diplomatik damai dan rekonsiliasi turut diupayakan guna menyelesaikan sengketa perbatasan warisan masa lampau di kawasan Asia Tenggara secara arif.

"Iya, kita banyak, Asia Tenggara ini banyak bekas jajahan. Karena bekas jajahan, pertikaian perbatasan ratusan tahun seolah-olah diwarisi oleh kita. Nah, ini yang kita ingin bereskan, ingin selesaikan dengan baik, dengan cara damai.

Kadang-kadang tidak ringan karena ada pihak-pihak yang istilahnya mungkin mau menang sendiri, sepihak. Tapi tetap saya sadar bahwa Indonesia adalah negara yang paling besar. Karena itu kita harus lebih arif, lebih sabar.

Kita tidak boleh diprovokasi. Jadi itu yang kita warisi. We are neutral," kata Prabowo.