Polri dan BNPB Ingatkan Masyarakat Cermat Sikapi Informasi Digital dan Klarifikasi Wawancara Gempa NTT

Polri mengajak masyarakat untuk lebih cermat menyikapi informasi yang beredar di ruang digital dengan melakukan verifikasi sumber, waktu, lokasi, dan konteks sebelum mempercayai atau menyebarkan konten, terutama mengingat adanya video lama yang beredar kembali dengan narasi baru.

Kadiv Humas Polri Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir mengatakan, "Di tengah derasnya arus informasi saat ini, kita perlu membiasakan diri untuk tidak langsung percaya atau menyebarkan sebuah konten. Lihat sumbernya, cek waktunya, cek konteksnya, dan lakukan cross-check dengan informasi dari sumber yang dapat dipercaya."

Isir juga mengingatkan agar masyarakat tidak menjadikan banyaknya repost sebagai ukuran kebenaran sebuah informasi. "Jangan menjadikan jumlah repost sebagai ukuran kebenaran. Semakin banyak informasi yang kita terima, justru semakin penting bagi kita untuk melakukan cek dan cross-check," ujarnya.

Selain itu, Polri terus mendorong edukasi dan literasi digital untuk menciptakan ekosistem informasi yang sehat dan menangkal hoaks, misinformasi, serta disinformasi.

Sementara itu, video wawancara pejabat Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang dilakukan dari sebuah rumah makan dekat Bandara Labuan Bajo pada 20 Agustus 2026 menjadi viral dan menimbulkan spekulasi di media sosial.

Plt Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan memastikan bahwa video tersebut adalah dirinya yang sedang menjalankan tugas komunikasi publik dengan televisi swasta terkait penanganan gempa di Nusa Tenggara Timur (NTT).

Berton menjelaskan, "Pada saat video tersebut dilakukan, pejabat BNPB yang bersangkutan sedang menjalankan tugas komunikasi publik, yaitu memberikan wawancara secara langsung kepada salah satu televisi swasta nasional mengenai perkembangan penanganan gempa NTT. Kegiatan tersebut dilakukan pada malam hari, di luar jam kerja kantor."

Ia menambahkan bahwa wawancara dilakukan di sebuah rumah makan karena lokasi tersebut cukup tenang untuk siaran langsung, sedangkan posko BNPB yang padat aktivitas tidak memungkinkan wawancara berlangsung dengan lancar.

"Kebetulan saya berada di sekitar Labuan Bajo, dan rumah makan tersebut lokasinya dekat dengan bandara yang menjadi salah satu titik Pos Pendukung Logistik BNPB," kata Berton.

Berton juga menegaskan bahwa keberadaan pejabat BNPB di rumah makan tidak berarti meninggalkan tugas penanganan bencana. "Keberadaan seseorang di tempat tersebut tidak dapat langsung diartikan bahwa yang bersangkutan sedang tidak bekerja atau tidak berada dalam rangkaian operasi penanganan bencana," ujarnya.

Lebih jauh, ia menjelaskan bahwa dalam kondisi darurat bencana, koordinasi, pemantauan data, pengambilan keputusan, dan komunikasi publik berlangsung sepanjang waktu tanpa terikat jam kantor.

Video yang beredar tersebut memicu persepsi berbeda karena potongan gambar tanpa konteks lengkap. Berton mengimbau masyarakat untuk bijak dalam menerima dan menyebarkan informasi agar tidak menimbulkan kesalahpahaman.