Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan II-2026 Didominasi Belanja Pemerintah

Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan II-2026 tercatat sebesar 5,29% secara tahunan, namun pertumbuhan ini masih didominasi oleh belanja pemerintah dan belum didukung peran sektor swasta sebagai penggerak utama, dilansir dari Investor Daily.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan konsumsi pemerintah tumbuh 15,97% yoy pada triwulan II-2026, menjadi komponen pengeluaran dengan pertumbuhan tertinggi. Sementara itu, sektor manufaktur hanya tumbuh 0,88% kuartalan dan 4,52% tahunan, padahal sektor ini menyumbang sekitar 18,5% terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional.

Kepala Ekonom Trimegah Sekuritas Indonesia, Fakhrul Fulvian, mengatakan struktur pertumbuhan ekonomi saat ini masih didominasi oleh peran pemerintah. Ia menyatakan, "Kuartal II ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia masih didominasi oleh government-driven growth. Belanja pemerintah berhasil menjaga momentum ekonomi, tetapi pada saat yang sama kita melihat sektor swasta belum sepenuhnya kembali menjadi motor pertumbuhan."

Fakhrul menambahkan, belanja pemerintah hanya bisa menjadi penopang ekonomi dalam jangka pendek dan pertumbuhan berkelanjutan membutuhkan sektor swasta sebagai mesin utama.

Ia juga menyoroti kondisi sektor manufaktur yang masih menghadapi tekanan permintaan dan ketidakpastian, yang tercermin dalam Purchasing Managers' Index (PMI) manufaktur Indonesia yang masih berada di zona kontraksi dalam beberapa bulan terakhir.

"Data PDB hari ini mengonfirmasi sinyal yang sudah lebih dulu diberikan oleh PMI. Dunia usaha manufaktur masih menghadapi tekanan permintaan dan ketidakpastian sehingga ekspansi sektor industri belum mampu kembali menjadi penggerak utama ekonomi," ujar Fakhrul.

Sektor pertambangan juga mengalami kontraksi sebesar 1,64% yoy meskipun harga komoditas global relatif tinggi. Fakhrul menjelaskan, hambatan utama sektor pertambangan bukan dari harga komoditas, melainkan masalah produksi dan kepastian berusaha.

"Ketika harga komoditas sedang baik tetapi produksi justru belum mampu tumbuh, berarti terdapat hambatan struktural yang harus segera diselesaikan. Salah satu yang paling sering disampaikan pelaku usaha adalah pentingnya kepastian RKAB dan kepastian regulasi agar investasi maupun produksi dapat berjalan lebih optimal," kata Fakhrul.

Fakhrul mengingatkan bahwa Indonesia berisiko kehilangan manfaat dari tingginya harga komoditas global jika hambatan produksi tidak segera diatasi.

Meski mengapresiasi akselerasi belanja negara yang menjaga momentum pertumbuhan, Fakhrul menilai kebijakan tersebut harus menjadi jembatan untuk mengembalikan sektor swasta sebagai penggerak utama perekonomian.

"Pemerintah tidak bisa berjalan sendiri. Ruang fiskal memiliki batas, sementara pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan hanya dapat dibangun apabila sektor swasta kembali melakukan ekspansi, menciptakan investasi baru, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan kapasitas produksi," ujarnya.

Oleh karena itu, fokus kebijakan pada semester II-2026 perlu diarahkan untuk memperkuat iklim investasi khususnya di sektor manufaktur dan pertambangan.

"Indonesia memerlukan dukungan dari sektor swasta juga. Tidak bisa pertumbuhan tinggi hanya dicapai oleh belanja pemerintah," tutup Fakhrul.

Menurut Fakhrul, sektor manufaktur harus kembali menjadi motor industrialisasi nasional, sedangkan sektor pertambangan memerlukan kepastian regulasi agar dapat memanfaatkan momentum tingginya harga komoditas global demi pertumbuhan ekonomi yang lebih berkualitas.