Pemerintah Salurkan Barang Subsidi Lewat Koperasi Desa Merah Putih

Pemerintah memutuskan untuk menyalurkan seluruh barang bersubsidi, termasuk pupuk dan LPG 3 kilogram, melalui Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih (KDKMP) guna memastikan distribusi yang tepat sasaran bagi masyarakat yang membutuhkan.

Kebijakan strategis ini dilansir dari Detik Finance berdasarkan keputusan langsung Presiden Prabowo Subianto yang bertujuan mengoptimalkan peran koperasi sebagai penggerak ekonomi di tingkat desa.

"Sudah-sudah saya ambil keputusan, semua barang subsidi harus disalurkan kepada rakyat melalui Koperasi Desa Merah Putih. Harus, saya katakan ini harus. Barang subsidi, rakyat tidak boleh diperdagangkan. Supaya yang membutuhkan, dialah yang terima," ujar Prabowo saat pidato di acara Puncak Perayaan Hari Koperasi Nasional Ke-79 Tahun 2026 di Indonesia Arena, Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu (12/7/2026).

Kepala Negara menambahkan bahwa koperasi ini nantinya bakal dikembangkan menjadi pusat layanan ekonomi desa yang terintegrasi secara utuh.

Kementerian Koperasi memastikan bahwa KDKMP akan tetap berjalan sebagai entitas bisnis yang sehat dan berkelanjutan melalui sektor ritel serta pemberdayaan produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) setempat.

"Ada barang kebutuhan pokok ini kita mendorong produk-produk UMKM lokal yang akan dijual di gerai-gerai Koperasi Merah Putih. Yang belum bisa diproduksi sendiri ya tentu kita bekerja sama dengan pabrikan dan atau prinsipal gitu," ujar Ferry saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Rabu (15/7/2026).

Ferry menegaskan bahwa kehadiran koperasi tersebut sama sekali tidak akan mematikan usaha toko kelontong di daerah, melainkan justru menjadi penyuplai barang dagangan bagi mereka.

"Ya nggak dong, kalau kita ngambil dari pabrikan kan kita bisa menjual ke pasar tradisional, ke toko kelontong, dan sebagainya," terang Ferry.

Sementara itu, Kementerian Koperasi juga memastikan koperasi pengelola tetap mendapatkan margin keuntungan yang layak dari aktivitas penjualan barang penugasan tersebut.

"Yang namanya bisnis pasti ada margin. Nggak mungkin melakukan sesuatu yang tidak ada bisnisnya itu namanya sosial," kata Farida.

Wakil Menteri Koperasi Farida Farichah menjelaskan bahwa KDKMP nantinya akan memegang peran strategis sebagai pangkalan resmi sehingga bisa memperoleh akses harga yang jauh lebih murah.

"Tapi bahwasannya kemudian, kalau sekarang kan gas LPG 3kg itu kan beragam di sana. Ada yang Rp 18.000, ada Rp 20.000, ada Rp30.000. Tapi nanti kalau di pangkalan kan harganya jauh lebih murah. Pasti ada marginnya," terang Farida.