Pemerintah Salurkan Barang Subsidi Lewat Koperasi Desa Merah Putih

Presiden Prabowo Subianto memutuskan seluruh penyaluran barang subsidi pemerintah wajib dialihkan melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Kebijakan yang dilansir dari Detik Finance ini diterapkan guna memastikan bantuan tersebut dapat diterima secara tepat sasaran oleh masyarakat yang membutuhkan pada Juli 2026.

"Sudah-sudah saya ambil keputusan, semua barang subsidi harus disalurkan kepada rakyat melalui Koperasi Desa Merah Putih. Harus, saya katakan ini harus. Barang subsidi, rakyat tidak boleh diperdagangkan. Supaya yang membutuhkan, dialah yang terima," ujar Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia saat berpidato di acara Puncak Perayaan Hari Koperasi Nasional Ke-79 Tahun 2026 di Indonesia Arena, Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu (12/7/2026).

Prabowo menambahkan bahwa badan usaha ini nantinya akan diproyeksikan menjadi pusat integrasi pelayanan ekonomi di tingkat desa. Di dalamnya bakal tersedia berbagai fasilitas mulai dari kantor koperasi, toko sembako, layanan simpan pinjam, hingga apotek desa.

Menteri Koperasi Ferry Juliantono memastikan langkah ini tidak akan mematikan keberadaan agen maupun pangkalan yang sudah berjalan selama ini. Skema teknis mengenai distribusi LPG serta pupuk subsidi bakal dikoordinasikan lebih lanjut bersama kementerian terkait.

"Ya diatur, itu teknisnya, diatur oleh kementerian teknis. Kemarin juga ada dirut Pertamina, tapi prinsipnya barang bersubsidi menurut arahan Presiden itu harus disalurkan langsung kepada masyarakat melalui Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih," ujar Ferry Juliantono, Menteri Koperasi usai acara Seminar Nasional KDKMP di Gedung Sasana Kriya, TMII, Jakarta Timur, Kamis (16/7/2026).

Ferry menilai peran baru sebagai penyalur barang bersubsidi ini menjadi peluang besar bagi peningkatan pendapatan operasional koperasi. Kementerian juga sedang melaksanakan studi kelayakan untuk melihat potensi pengembangan sektor bisnis lainnya.

"Bagi Koperasi Desa kelurahan Merah Putih sebagai badan usaha penyaluran barang-barang bersubsidi ini juga akan memperkuat apa namanya revenue streaming," jelas Ferry Juliantono, Menteri Koperasi.

Mengenai kekhawatiran dari pelaku usaha eksisting, Ferry kembali menegaskan bahwa regulasi penataan jumlah pasokan akan disiapkan. Status koperasi sebagai pangkalan justru diklaim memberikan keuntungan harga yang lebih kompetitif bagi warga desa.

"Enggak (mematikan), dikurangin ada lah, jangan semuanya. Kan koperasi, kan jumlahnya ada ribuan agen, ada belasan atau puluhan ribu pangkalan itu kan nanti bisa diatur. Justru kalau Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih statusnya adalah pangkalan. Artinya harganya juga bisa kita jual dengan harga yang murah, kita bisa jual to warung, ke pasar tradisional atau yang ada di desa itu dengan harga yang lebih murah dan jumlah tabung yang lebih sesuai dengan jumlah penduduk yang ada di desa itu," beber Ferry Juliantono, Menteri Koperasi.

Kementerian Koperasi sendiri menargetkan operasional penuh dari unit usaha desa ini dapat dimulai pada pekan pertama Agustus 2026. Saat ini proses persiapan terus dikejar, terutama pelatihan bagi para manajer yang ditargetkan selesai akhir Juli.

"Kemudian diharapkan di minggu pertama bulan Agustus, manajer Koperasi Desa kelurahan Merah Putih yang sudah dilatih dididik itu akan disebar, ditempatkan di sekitar 35.000 sampai 36.000 itu bangunan fisik gudang gerai dan kelengkapan Koperasi Desa kelurahan Merah Putih yang sudah jadi. Artinya itu kan bulan depan itu sudah mulai running dan arahan Bapak Presiden kemarin dibuat dulu percontohannya tahap demi tahap itu bisa mulai dipersiapkan," terang Ferry Juliantono, Menteri Koperasi.