Pemprov DKI Evaluasi Wacana Penghapusan Jalur Sepeda Jakarta

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sedang melakukan evaluasi mendalam terkait nasib keberadaan jalur sepeda di jalan-jalan protokol Ibu Kota pada Senin (24/8/2026). Evaluasi ini dilakukan menyusul munculnya perbedaan pendapat antara pihak publik dan komunitas pesepeda.

Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta Chico Hakim menyatakan bahwa keputusan resmi belum ditetapkan oleh pemerintah daerah. Saat ini pihak pemprov terus menampung seluruh aspirasi demi menentukan arah kebijakan yang paling ideal bagi warga Jakarta.

"Pemprov DKI berkomitmen mencari solusi terbaik yang memperhatikan kepentingan semua pihak. Keputusan yang diambil nanti akan mempertimbangkan keselamatan pesepeda, efektivitas pemanfaatan ruang jalan, serta kondisi riil di lapangan," ujar Stafsus Gubernur DKI Jakarta Chico Hakim.

Proses evaluasi ini berjalan seiring dengan maraknya aduan mengenai kondisi fasilitas jalur sepeda di lapangan yang sering diserobot kendaraan bermotor atau tampak kurang terawat.

"Gubernur Pramono Anung belum mengambil keputusan final. Beliau menyampaikan akan segera memutuskan setelah mempertimbangkan seluruh masukan yang masuk, baik dari komunitas pesepeda maupun dari masyarakat secara lebih luas," kata Chico.

Ia menuturkan bahwa Pemprov DKI menyadari adanya pro dan kontra di tengah masyarakat yang mendorong digelarnya kajian komprehensif ini.

"Evaluasi ini dilakukan justru karena ada perbedaan pandangan di masyarakat. Di satu sisi ada komunitas pesepeda yang meminta jalur tetap dipertahankan. Di sisi lain, ada masukan publik yang menilai banyak jalur sepeda justru lebih sering digunakan kendaraan bermotor, kurang terawat, atau terputus," lanjutnya.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengonfirmasi bahwa masukan yang masuk ke meja kerjanya memiliki sudut pandang yang bertolak belakang.

"Saya akan segera memutuskan untuk hal tersebut. Memang ada usulan, kalau usulannya dari komunitas sepeda, salah satunya Bike to Work, mereka sebenarnya meminta itu dipertahankan. Tapi usulan dari masyarakat, dari publik, merasa bahwa jalur itu lebih banyak digunakan seperti yang kamu sampaikan, menggunakan motor," kata Pramono.

Pramono menegaskan dirinya berupaya obyektif dan tidak mencampuradukkan kegemaran pribadinya dalam menyusun kebijakan publik.

"Sehingga dalam keputusan ini saya juga harus hati-hati. Hati-hatinya kenapa? supaya tidak terkesan bahwa karena saya hobi bersepeda, enggak mau menggunakan jalur itu, karena memang saya bersepeda memang menggunakan road bike, dan itu biasanya hari libur atau hari Sabtu pagi. Di luar itu saya sekarang udah enggak pernah sepedaan lagi. Jadi akan saya putuskan kemudian mengenai hal tersebut," ujarnya.

Keputusan Pemprov DKI ini juga bermula dari diskusi publik terkait efektivitas ruang jalan pada hari kerja.

"Dalam waktu dekat ini Pemerintah DKI Jakarta akan membahas secara khusus mengenai fasilitas sepeda yang dimiliki, apakah masih perlu dipertahankan atau diubah, nanti kami akan putuskan dalam rapat," ujarnya.

Pramono mengakui bahwa kegemarannya olahraga sepeda membuatnya mendengarkan banyak aspirasi secara langsung.

"Karena kebetulan saya ini kan pesepeda, teman-teman sekalian tahu. Saya juga mendapatkan banyak masukan tentang hal itu," kata Pramono.

Suara keberatan atas wacana penghapusan jalur sepeda salah satunya datang dari Daniel, seorang warga yang memanfaatkan sepeda untuk mobilitas harian.

“Kalau misal tersenggol dengan motor, dengan kecepatan seperti itu, kita pasti yang akan jadi korbannya,” kata Daniel.

Daniel menekankan perlunya jaminan keamanan bagi pengayuh sepeda di tengah tingginya kecepatan kendaraan bermotor Ibu Kota.

“Harapannya sih kepada pemerintah daerah lebih memperhatikan lagi terhadap keselamatan, pengendara sepeda terutama,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa sepeda digunakan banyak orang sebagai alternatif moda transportasi kerja yang hemat dan sehat.

“Masih banyak yang bike to work, untuk menyiasati efisiensi anggaran, biaya hidup. Kadang-kadang juga menggunakan sepeda dan untuk kesehatan juga,” tuturnya.

Terkait fasilitas fisik, Daniel menilai kepatuhan dan pengawasan di jalan adalah kunci utama keamanan jalur.

“Dulu di awal-awal pernah dijaga sama Dishub kalau enggak salah. Dan diatur, itu satu langkah yang sangat baik menurut saya,” kata Daniel.

Ia berharap penjagaan oleh petugas dapat dioptimalkan kembali agar ruang jalan berfungsi sesuai peruntukannya.

“Memang perlu petugas terus yang aktif dan standby di sarana-sarana umum seperti ini. Mana yang haknya ini, mana yang haknya itu, itu perlu ada petugas yang mengatur,” ujarnya.

Daniel juga menegaskan pentingnya pembatasan akses kendaraan bermotor di jalur khusus pesepeda.

“Kalau harapan kami sih memang itu harus steril, karena itu buat kenyamanan kami,” katanya.

Di sisi lain, Reza, warga Cempaka Putih yang juga bersepeda, menilai pembatas fisik atau barrier dapat disesuaikan apabila dirasa kurang efektif.

“Orang-orang kosong, jarang yang pakai sepeda kalau di hari kerja. Paling banyak weekend,” kata Reza.

Ia menyebutkan bahwa pada hari kerja, kendaraan roda dua sering terlihat mendominasi jalur tersebut.

“Lebih banyak motor sih melintas. Sepeda jarang,” ujarnya.

Oleh karena itu, Reza mengaku tidak keberatan jika pembatas fisik di sepanjang jalur dilepas.

“Kalau barrier-nya enggak ngaruh, ya. Hapus ajalah. Enggak apa-apa,” katanya.

Meski demikian, ia mempertanyakan ke mana pesepeda harus melintas jika jalur khusus benar-benar dihilangkan.

“Kalau misalnya jalur sepedanya dihapus, nanti yang pengguna sepedanya mau memakai jalur, dia lewat mana? Masa nanti trotoar?” ujarnya.

Penolakan terhadap penghapusan jalur sepeda juga disampaikan Kiki Muharram, seorang pengendara mobil.

“Nggak setuju. Cari solusi lain, jangan jalur sepeda dikorbankan gitu ya,” kata Kiki.

Kiki berpendapat pesepeda perlu mendapat perhatian lebih karena mengoperasikan kendaraan non-emisi.

“Apalagi sepeda itu kan harus diutamakan. Karena dia bukan transportasi bermesin,” kata Kiki.

Ia mengusulkan agar pemerintah mengadopsi skema transportasi terpadu untuk mengurai kemacetan tanpa mengorbankan jalur sepeda.

“Jadi dari tempatnya rumah mereka ke tempat kerja itu, naruh mobilnya di stasiun kereta. Masuk ke dalam kota naik kereta, naik mass transportation,” tuturnya.

Dukungan agar jalur sepeda tetap ada turut disuarakan oleh organisasi Bike to Work (B2W) Indonesia.

“B2W Indonesia mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk mulai memprioritaskan sepeda dalam aktivitas harian dan bersama-sama merebut kembali hak atas udara bersih di langit Jakarta," tegas Ketua Umum B2W Indonesia Hendro Subroto.

Pihak B2W Indonesia menekankan peran penting sepeda dalam menekan emisi udara di perkotaan.

"Polusi udara di Jakarta adalah krisis kesehatan masyarakat yang nyata. Naik sepeda bukan sekadar pilihan gaya hidup, melainkan bentuk aksi penyelamatan iklim dan pengendalian polusi udara paling efektif dan dapat dilakukan oleh setiap warga kota hari ini juga," tegas perwakilan Bike to Work Indonesia Sanny Tanuwijaya.

Dukungan serupa disampaikan oleh elemen masyarakat sipil dari Koalisi Pejalan Kaki yang mendorong penyediaan sarana transportasi publik yang adil.

"Untuk itu, moda transportasi kota utk perjalanan warga harus proporsional dengan mengutamakan moda berjalan kaki, bersepeda dan angkutan umum masal, sehingga warga punya pilihan dalam bermobilitas yang manusiawi dan berkeadilan," kata aktivis Koalisi Pejalan Kaki Amalia S Bendang.

Amalia menegaskan prinsip dasar penataan ruang perkotaan harus berpihak pada warga.

“Kota itu untuk manusia, bukan untuk kendaraan bermotor," seru Amalia S Bendang.

Komite Penghapusan Bensin Bertimbel (KPBB) juga mengingatkan pentingnya keterhubungan antar-fasilitas transportasi.

“Kota harus menyediakan transportasi umum masal yang aman, nyaman dan terjadwal dan dilengkapi lajur sepeda serta fasilitas pejalan kaki yang aman," penegasan Alfred Sitorus dari KPBB.

Pemprov DKI Jakarta menyatakan proses kajian terus berjalan dengan mempertimbangkan evaluasi lalu lintas, efektivitas infrastruktur, serta kebutuhan seluruh pengguna jalan.