Pemerintah Tutup 290 BUMN Tidak Produktif dan Optimalkan Aset

Pemerintah melalui BPI Danantara menutup 290 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang tidak produktif, dengan target maksimal hanya 300 BUMN yang tetap aktif pada akhir tahun ini, kata Presiden Prabowo Subianto dalam pidato di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026) dilansir dari Detik Finance.

Penutupan ini sebagai bagian dari upaya optimalisasi kinerja BUMN yang selama ini dianggap membawa kerugian. Selain itu, pemerintah juga ingin meningkatkan pemanfaatan aset BUMN seperti tanah, gedung, jaringan, kawasan, dan fasilitas yang belum optimal digunakan.

Prabowo menjelaskan banyak aset BUMN dibiarkan tidak produktif, padahal bisa dimanfaatkan untuk menciptakan lapangan kerja baru dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

"Sebagaimana saya laporkan ke Majelis ini tadi pagi, kita telah tutup 290 BUMN yang tidak produktif. Kita akan teruskan upaya optimalisasi BUMN hingga kita akan punya di akhir tahun ini maksimal hanya 300 BUMN yang produktif," ujar Prabowo.

Pemerintah berencana mempermudah kerja sama pemanfaatan aset BUMN yang belum optimal dengan swasta melalui proses terbuka, kompetitif, dan akuntabel demi menjaga kepemilikan strategis negara.

"Kita akan membuka supaya aset-aset yang tidak produktif dikerjakan oleh BUMN bisa dikerjakan oleh pihak swasta di seluruh Indonesia," kata Prabowo.

Prabowo mengajak Indonesia belajar dari India yang sukses memanfaatkan aset BUMN mereka lewat program National Monetisation Pipeline, memberi ruang bagi swasta mengelola aset publik tanpa mengurangi kepemilikan negara, dan hasil modal diputar kembali untuk pembangunan infrastruktur baru.

"Kita harus belajar dan berani belajar dari negara lain. India telah menjalankan apa yang mereka sebut National Monetisation Pipeline. Swasta diberi ruang mengoperasikan aset publik yang telah terbangun. Kepemilikan tetap berada pada negara, modal yang diperoleh diputar kembali untuk membangun infrastruktur baru," jelas Prabowo.

Contoh skema yang diterapkan, menurut Prabowo, termasuk pengoperasian fasilitas bandara dan integrasi lintas sektor penerbangan serta akomodasi.

"Airport yang kurang maksimal dioperasikan kita bisa membuka peluang untuk swasta mengoperasikan itu. Tentunya kepemilikan tetap oleh negara tapi kalau mereka bisa menjalankan dengan lebih efisien, lebih kreatif, lebih inovatif, menghasilkan manfaat, kenapa tidak?" tutur Prabowo.

"Sebagai contoh sekarang ada integrasi antara penerbangan-penerbangan, perusahaan penerbangan, hotel, dan bandara. Kalau ini dioperasikan secara integratif, ini punya nilai tambah, potensial bisa menambah income bagi kita," tambahnya.