Pemerintah Targetkan Transisi Ekonomi Hijau Ciptakan 5 Juta Lapangan Kerja

Pemerintah Indonesia menetapkan ekonomi hijau sebagai arah kebijakan strategis nasional guna mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan menjaga kelestarian lingkungan. Langkah strategis ini disampaikan oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy dalam sebuah konferensi di Jakarta pada Kamis (06/08/2026). Transisi menuju ekonomi hijau ini diproyeksikan mampu membuka peluang ekonomi baru yang signifikan bagi masyarakat.

Dilansir dari Investor Daily, program ini ditargetkan dapat menciptakan lebih dari lima juta lapangan kerja hijau baru hingga tahun 2029 mendatang. Selain penciptaan lapangan kerja baru, pemerintah memperkirakan sekitar 72 juta pekerjaan yang sudah ada dapat ditransformasikan menjadi lebih produktif dan berkelanjutan. Strategi jangka panjang ini berfokus pada peningkatan keterampilan, inklusi sosial, serta penguatan kapasitas masyarakat melalui investasi sosial.

"Bagi Indonesia, ekonomi hijau bukan soal pilihan atau sekadar mengikuti tren global, melainkan arah kebijakan strategis bangsa. Pertumbuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan bukanlah dua hal yang saling mengorbankan, melainkan dua pilar yang saling memperkuat," ujar Rachmat Pambudy, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas.

Keberhasilan transisi ini membutuhkan sinergi dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, sektor swasta, akademisi, dan komunitas lokal. Dukungan terhadap sektor pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) juga menjadi prioritas melalui pendampingan dan perluasan akses pembiayaan. "Bisnis hanya dapat tumbuh secara berkelanjutan ketika masyarakat di sekitarnya juga tumbuh, tangguh, dan memperoleh manfaat dari pertumbuhan tersebut," kata Sihol P. Aritonang, President Indonesia Business Council for Sustainable Development (IBCSD).

Sihol P. Aritonang menambahkan bahwa investasi pada masyarakat di sekitar area operasional perlu diposisikan sebagai bagian dari strategi bisnis yang memiliki dampak terukur. Hal senada mengenai investasi sosial juga menjadi perhatian dari pelaku sektor swasta nasional.

Penyelenggaraan "Bangun Bangsa Conference 2026" dengan tema Sustainable Community Growth: Shaping Indonesia's Future Inclusive Economy menjadi wadah untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor ini. Sinergi antara pemerintah dan swasta diharapkan mempercepat masuknya modal yang berdampak luas bagi penguatan usaha masyarakat.