Pemerintah Targetkan Perpres Tata Kelola KDKMP Terbit Pekan Depan

Pemerintah tengah mematangkan Peraturan Presiden mengenai Tata Kelola Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih yang ditargetkan rampung dan terbit pada pekan depan. Kebijakan ini disiapkan untuk memperlancar operasionalisasi lembaga di tingkat desa, sebagaimana dilansir dari Detik Finance pada Selasa (28/7/2026).

Menteri Koperasi Ferry Juliantono menyampaikan kepastian regulasi tersebut saat menghadiri acara Reaktualisasi pasal 33 UUD 1945 di Jakarta Selatan.

"Bersamaan dengan itu kemudian kami sekarang sedang mematangkan Peraturan Presiden tentang operasionalisasinya," ujar Ferry.

Hingga saat ini, sebanyak 19 ribu unit KDKMP telah menyelesaikan pembangunan fisik, gerai, serta kelengkapan fasilitasnya. Kementerian Koperasi memproyeksikan jumlah tersebut meningkat hingga mencapai 35 ribu unit pada akhir Agustus 2026. Paralel dengan pembangunan fisik, pemerintah juga melatih 30.000 manajer KDKMP yang dijadwalkan mulai bertugas pada awal Agustus.

Rancangan Perpres tersebut mencakup tiga fokus utama, yakni pembentukan kelembagaan, pembangunan sarana fisik beserta pergudangan, hingga skema operasional penyaluran bantuan. KDKMP bakal difungsikan sebagai pangkalan LPG, penyalur minyak, beras, dan pupuk subsidi melalui sinergi bersama BUMN, BUMD, serta BUMDes.

"Keputusan yang sangat penting karena belum pernah terjadi sebelumnya bahwa barang-barang subsidi, barang kebutuhan pokok dan bantuan pemerintah pusat itu disalurkan langsung dan konsekuensinya juga ada yaitu memotong mata rantai distribusi yang berkepanjangan," beber Ferry.

Pengelolaan operasional KDKMP berada di bawah naungan PT Agrinas Pangan Nusantara untuk jangka waktu maksimal dua tahun, sementara Kementerian Koperasi bertindak sebagai pengawas dan pembina. Aturan ini turut memuat skema pembiayaan serta strategi keluar dari pengelolaan PT Agrinas Pangan Nusantara.

"Lagi finalisasi. Dalam minggu depan sudah Perpres-nya," tutur Ferry.