Zulkifli Hasan Buka Peluang Kopdes Kembangkan Desa Wisata dan Tematik

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan membuka peluang pengembangan unit usaha Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes), seperti desa wisata dan desa tematik, di masa depan. Pernyataan ini disampaikan di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Selasa (28/7/2026).

Zulkifli Hasan menegaskan pengembangan tersebut baru dapat dilakukan setelah Kopdes menjalankan fungsi utama sebagai infrastruktur pemerintah dalam menyalurkan bantuan dan subsidi serta sebagai offtaker hasil pertanian.

"Nanti dilihat perkembangannya. Kalau koperasinya sudah bagus, di desa itu ada potensi berbagai hal, bisa saja koperasi mengembangkan ada desa wisata, ada desa tematik, ada macam-macam ya. Tetapi yang paling mendasar tadi infrastruktur dan sebagai offtaker," ujar Zulkifli Hasan.

Dia juga menepis anggapan bahwa Kopdes Merah Putih serupa supermarket. Menurutnya, koperasi ini adalah infrastruktur pemerintah untuk penyediaan barang subsidi kepada masyarakat yang membutuhkan.

"Koperasi ini bukan supermarket. Karena di benaknya teman-teman dulu itu, koperasi itu supermarket. Jadi sekali lagi, koperasi ini adalah infrastruktur pemerintah untuk nanti menyalurkan barang-barang subsidi ya, dan barang-barang bantuan pemerintah. Dia sebagai infrastruktur," tambah Zulkifli Hasan.

Selain itu, Kopdes Merah Putih berfungsi sebagai offtaker hasil pertanian, terutama komoditas prioritas seperti gabah. Jika harga gabah di pasar lebih rendah dari harga yang ditetapkan pemerintah, koperasi akan membeli dengan harga pemerintah bekerja sama dengan Bulog.

"Kalau di daerah itu gabahnya ditetapkan pemerintah Rp 6.500, ternyata harganya tengkulak membeli Rp 5.000, maka koperasi bisa membeli dengan Rp 6.500 kerja sama dengan Bulog ya. Jadi dua itu, tentu yang paling mendasar itu dulu yang akan dijalankan," ungkapnya.

Zulkifli Hasan menambahkan pemerintah sedang menyiapkan Peraturan Presiden (Perpres) yang mengatur tata kelola operasional Kopdes Merah Putih dan menargetkan aturan tersebut selesai minggu depan.

"Ada satu lagi yang akan kami selesaikan yaitu Perpres, mudah-mudahan minggu depan selesai tata kelolanya agar semua bisa punya apa namanya pegangan yang sama," pungkasnya.

Informasi ini dilansir dari Detik Finance.