Pemerintah Siapkan PFII di Jakarta dan Bali Berstandar Dunia

Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani menegaskan pembentukan Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII) di Jakarta dan Bali wajib menerapkan prinsip independensi serta mematuhi standar internasional demi membangun kredibilitas dan memikat investor global, sebagaimana dilansir dari Investor Daily. Prinsip independensi tersebut direncanakan berlaku secara menyeluruh, mencakup tata kelola operasional, mekanisme pengadilan khusus yang bekerja sama dengan Mahkamah Agung, hingga sistem pengawasan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). "Tapi pada intinya memang dari PFEI itu semuanya tuh memang harus independen.

Jadi baik dari segi pengelolaannya sudah pasti independen, kemudian dari pengadilannya juga walaupun tetap bekerja sama dengan MA itu apa tahap-tahapnya juga harus independen. Kemudian OJK-nya juga OJK independen," ujar Rosan Roeslani, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM.

Payung hukum bagi pembentukan PFII telah tercantum dalam Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK), dengan skema pengembangan awal difokuskan di wilayah Jakarta dan Bali.

"Mengenai PFII, memang terima kasih ini juga atas prakarsa dari Pak Menkeu dan Pak Menko Perekonomian sudah ada di dalam Undang-Undang P2SK, kita sekarang untuk sementara ini agar ini bisa berjalan, rencananya ada di Jakarta dulu, kemudian ada di Bali," kata Rosan. Proses persiapan infrastruktur fisik seperti gedung dan fasilitas pendukung dikerjakan melalui kolaborasi bersama Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa serta melibatkan peran Danantara Indonesia.

"Nah ini tentunya membutuhkan suatu perencanaan yang baik, yang matang, sehingga keberadaan PFII ini benar-benar mendapatkan kepercayaan atau trust dari para investor, dari para family office," tuturnya. Fokus penjajakan calon investor dan pengelola dana keluarga (family office) saat ini diprioritaskan untuk kawasan Asia sebelum diperluas ke pasar Eropa dan Timur Tengah.

"Ya kita masih, kalau saya mungkin pada saat ini kita masih ini dulu, karena kemarin yang kita temuin itu baru investor atau family office yang dari Asia dulu, belum yang Eropa, belum yang dari Timur Tengah yang ada memang potensi yang besar tuh yang banyak yang dari Dubai ini yang mereka mau ini, yang mereka justru ingin kemungkinan juga ada di kita, gitu," ujar Rosan. Kerangka pengelolaan PFII juga mengadopsi masukan dari Dubai Financial International Centre (DFIC) guna memastikan sistem pengelolaan dana investasi berjalan secara optimal. "Ya memang rencananya paling banyak family office dan kalau kita lihat kan memang ini yang kita juga banyak mendapat masukan juga dari DFIC ya Dubai Financial International karena mereka yang framework-nya juga sangat bagus," katanya.

Sinyal positif terlihat saat pertemuan awal di Bali yang dihadiri 110 peserta, melampaui target awal sebanyak 70 undangan dari kawasan Asia.

"Tapi tentunya mereka juga ingin melihat bahwa struktur dari format dari PFII ini benar-benar struktur yang sesuai dengan standar dunia, dan oleh sebab itu kita akan melakukan sosialisasi secara berkala dan juga secara terus-terus," lanjut Rosan. Pemerintah bersama para pemangku kepentingan industri dan akademisi terus berupaya menjaga iklim pembahasan pengembangan PFII agar tetap kondusif guna memberikan dampak ekonomi langsung bagi masyarakat.