Pemerintah Siapkan Bursa Mineral untuk Tetapkan Harga Acuan Komoditas

Pemerintah Indonesia merencanakan pembentukan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis yang ditargetkan mulai beroperasi pada 1 Januari 2027 di Jakarta untuk menentukan harga referensi sendiri atas berbagai komoditas ekspor utama, sebagaimana dilansir dari Detik Finance pada Jumat (14/8/2026).

Langkah ini diambil guna menghentikan ketergantungan Indonesia terhadap pasar luar negeri dalam menetapkan harga komoditas penting nasional. Pembentukan bursa ini juga menjadi bagian dari upaya lanjutan setelah kebijakan ekspor satu pintu diterapkan.

Presiden Prabowo Subianto menyampaikan rencana tersebut saat membacakan Penyampaian Pengantar/Keterangan Pemerintah atas RUU Tentang APBN TA 2027 beserta Nota Keuangan dan Dokumen Pendukungnya di DPR RI. Ia menyoroti posisi Indonesia yang menjadi produsen terbesar dunia untuk kelapa sawit, nikel, timah, batu bara, kopi, hingga karet, namun harganya selalu ditentukan pihak luar.

"Mereka yang tidak punya komoditas ini masa mereka yang menentukan berapa harga komoditas itu. Ini tidak masuk akal. Saya tidak mengerti dimana diajarkan ilmu ekonomi ini. Kita yang punya barang, orang lain yang menentukan harganya," ujar Prabowo.

Guna memastikan operasional bursa berjalan optimal, pemerintah akan menempatkan bursa tersebut di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Hal ini ditujukan agar Indonesia dapat secepatnya mengantongi harga acuan sendiri atau Indonesia Reference Price.

"Rencana kita dengan dukungan DPR kita rencanakan pada 1 Januari 2027, kita akan memiliki Bursa Mineral dan Komoditas Strategis," tambah Prabowo.

Untuk merealisasikan target pembentukan bursa komoditas tersebut, Presiden Prabowo meminta dukungan penuh dari DPR RI agar regulasi penyelenggaraan bursa dapat segera dibahas dan diterbitkan paling lambat pada 17 September 2026.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa pendirian bursa komoditas ini merupakan bagian dari strategi revitalisasi sektor pertanian dan energi. Strategi ini menjadi salah satu pilar transformasi ekonomi pemerintah pada 2027 di samping reformasi sektor bernilai tinggi dan peningkatan daya saing investasi.

"Termasuk pendirian bursa komoditas mineral. Indonesia mempunyai harga sendiri sebagai reference price," ujar Airlangga.

Airlangga menambahkan bahwa arah kebijakan ekonomi mendatang akan ditopang oleh empat faktor utama, yakni investasi yang atraktif, kepastian regulasi, stabilitas makroekonomi, serta perhitungan dampak APBN yang berkelanjutan.