Kementerian Koperasi Laporkan Realisasi Anggaran Rp 1 Triliun

Menteri Koperasi Ferry Juliantono melaporkan realisasi anggaran Kementerian Koperasi tahun anggaran 2025 mencapai Rp 1,006 triliun atau 87,25 persen dari pagu efektif sebesar Rp 1,15 triliun. Informasi tersebut disampaikan dalam rapat kerja bersama Komisi VI DPR RI di Jakarta Pusat pada Rabu (15/7/2026), sebagaimana dilansir dari Detik Finance.

Pagu awal Kementerian Koperasi pada tahun anggaran 2025 semula ditetapkan sebesar Rp 473,31 milar, lalu mengalami efisiensi sebesar Rp 155,83 miliar menjadi Rp 317 miliar. Namun, instansi ini mendapatkan tambahan anggaran belanja sebesar Rp 744,44 miliar dengan alokasi dana dekonsentrasi mencapai 87,67 persen atau Rp 652,69 miliar.

"Dengan demikian, total anggaran Kementerian Koperasi tahun 2025 meningkat menjadi Rp 1,217 triliun untuk pelaksanaan program prioritas koperasi desa Kurahan Merah Putih," ujar Ferry Juliantono, Menteri Koperasi.

Kementerian Koperasi kemudian mengusulkan pembukaan blokir anggaran sebesar Rp 155,83 milar, tetapi jumlah yang disetujui hanya Rp 91,38 miliar sehingga menyisakan dana blokir Rp 64,45 miliar. Kenaikan pagu efektif ini didorong oleh lonjakan penggunaan anggaran untuk belanja barang sebesar Rp 1,12 triliun demi mendukung Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).

"Dengan demikian, Pagu Kementerian Koperasi tahun anggaran 2025 meningkat dari pagu awal sebesar Rp 473,31 milar menjadi Rp 1.217.754 triliun atau naik 157,26%," jelas Ferry Juliantono, Menteri Koperasi.

Peningkatan juga terjadi pada belanja modal menjadi Rp 17,32 miliar untuk penguatan sarana prasarana serta belanja pegawai yang naik menjadi Rp 79,50 miliar. Ferry membeberkan bahwa penyerapan anggaran ini menghadapi tantangan geografis yang dinilai cukup berat.

"Sampai dengan 31 Desember 2025, realisasi anggaran Kementerian Koperasi mencapai Rp 1,006 triliun atau 87,25 persen dari pagu efektif sebesar Rp 1,15 triliun," tambah Ferry Juliantono, Menteri Koperasi.

Menurut Ferry, hambatan penyerapan anggaran tersebut bersumber dari penggunaan dana dekonsentrasi di seluruh provinsi untuk pelatihan pengurus KDKMP dan penyediaan tenaga pendamping. Penyaluran program ini terkendala oleh luasnya wilayah operasional di Indonesia.

"Beban pekerjaan dan sebaran KDKMP yang ada di Indonesia menjadi tantangan untuk mengeksekusi pendampingan dan pelatihan khususnya bagi wilayah yang luas," beber Ferry Juliantono, Menteri Koperasi.

Selain masalah serapan anggaran, kementerian mencatat sejumlah pencapaian strategis sepanjang 2025 seperti penyusunan daftar inventarisasi masalah (DIM) Rancangan Undang-Undang Perkoperasian. Sebanyak 69 koperasi dilaporkan telah bergabung ke dalam ekosistem makan bergizi gratis sebagai pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) maupun penyedia bahan baku lokal.

Pemerintah juga telah menyusun cetak biru jangka panjang KDKMP yang dilengkapi dengan buku saku model bisnis dan 10 modul pelatihan. Upaya penguatan profesionalisme ini telah melibatkan ratusan ribu personel SDM perkoperasian di berbagai daerah.

"Lebih dari 15.000 pendamping KDKMP, 143.000 pengurus KDKMP serta 206.000 SDM koperasi telah mengikuti berbagai program pelatihan untuk meningkatkan profesionalisme dan kualitas tata kelola koperasi," terang Ferry Juliantono, Menteri Koperasi.