Pemerintah Salurkan Bantuan Beras 997 Ribu Ton Mulai 17 Agustus 2026

Pemerintah melalui Badan Pangan Nasional menugaskan Perum Bulog untuk menyalurkan bantuan pangan beras tahap kedua secara serentak mulai 17 Agustus 2026. Program jaring pengaman sosial ini menyasar 33.244.408 keluarga penerima manfaat dengan total beras mencapai 997,2 ribu ton.

Penyaluran bantuan beras ini mencakup alokasi tiga bulan sekaligus, yakni periode Juli, Agustus, dan September 2026. Pemerintah telah menyiapkan total anggaran sebesar Rp17,52 triliun untuk menjalankan program penugasan berdasarkan surat Bapanas tertanggal 30 Juli 2026 tersebut.

Setiap keluarga penerima manfaat akan memperoleh alokasi bantuan beras sebanyak 10 kilogram per bulan. Penyaluran tahap kedua ini dapat dilakukan sekaligus dalam satu kali pendistribusian kepada masyarakat penerima yang terdaftar.

Kepala Badan Pangan Nasional yang juga menjabat sebagai Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyampaikan bahwa kebijakan ini dirancang untuk menjaga kestabilan ekonomi dan ketersediaan pangan masyarakat.

"Telah ditetapkan bahwa penyaluran bantuan pangan beras sebagai salah satu jaring pengamanan sosial untuk menjaga daya beli masyarakat, memperkuat stabilitas pangan nasional, dan membantu memenuhi kebutuhan pangan keluarga. Sehubungan dengan hal tersebut, kami menugaskan Bulog untuk melaksanakan penyaluran CPP untuk pemberian bantuan pangan beras kepada 33.244.408 penerima sebanyak 10 kilogram per penerima untuk 3 bulan alokasi, yaitu Juli sampai dengan September 2026 yang penyalurannya dapat dilakukan 1 kali," kata Andi Amran Sulaiman.

Kebijakan bantuan sosial ini juga didukung penyiapan program beras fortifikasi dan biofortifikasi secara terpisah bagi kelompok rentan. Bapanas menyiapkan 2.880 paket beras khusus berikandungan gizi mikronutrien bagi 960 kepala keluarga untuk penanganan stunting.

"Ini (beras fortifikasi) harus bisa untuk saudara kita yang kekurangan gizi, untuk orang miskin, yang kekurangan gizi, dan yang stunting," kata Andi Amran Sulaiman.

Andi Amran Sulaiman juga memberikan peringatan keras terkait temuan komoditas beras khusus yang dijual di atas harga wajar di pasaran.

"Ini ada yang dijual Rp20.000 sampai Rp42.000. Adil enggak saya tanya? Ini kan bisa diperuntukkan untuk saudara kita yang ada stunting.

Stunting kita berapa? 21 persen, diperuntukkan untuk ini. Ini betul-betul seenaknya. Nanti Satgas Pangan kerja (untuk penindakan)," tegas Andi Amran Sulaiman.

Pelaksanaan distribusi bantuan pangan tahap kedua dijadwalkan bertepatan dengan momentum peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.

Direktur Distribusi dan Cadangan Pangan Bapanas Rachmi Widiriani menjelaskan ketetapan jadwal distribusi tersebut merupakan arahan langsung dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

"Penyaluran bantuan pangan ini akan dilaksanakan di bulan Agustus bersamaan dengan perayaan 17 Agustus di semua wilayah. Amanat dari Bapak Menko Perekonomian dan diperkuat oleh Bapak Kepala Bapanas bahwa penyaluran di bulan Agustus ini, momennya sangat bagus dan tepat," kata Rachmi Widiriani.

Pemerintah menargetkan penyaluran bantuan pangan ini menyasar kelompok masyarakat rentan yang berada pada kategori desil satu hingga empat.

"Masyarakat agar bisa merasakan, khusus yang desil 1 sampai 4, bagaimana pemerintah hadir dalam bentuk bantuan pangan di saat-saat masyarakat merayakan 17 Agustus, sehingga bantuan pangan ini menjadi salah satu bagian dari rangkaian kegiatan perayaan 17 Agustus," kata Rachmi Widiriani.

Dalam skema pendistribusian, Bapanas membuka peluang pemanfaatan fasilitas Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagai titik bagi penyaluran bantuan di tingkat desa.

"KDKMP yang sudah ada, bisa menjadi salah satu titik penyaluran bantuan pangan. Kalau misalnya di desa ada KDKMP yang besar, punya tempat yang luas, gudangnya cukup besar, dan dekat dengan tempat tinggal para penerima bantuan pangan, bisa digunakan sebagai lokasi titik salur. Kita bisa mengoptimalkan fasilitas yang dimiliki oleh koperasi," kata Rachmi Widiriani.

Basis data penerima bantuan memanfaatkan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional versi ketiga hasil pembaruan Badan Pusat Statistik per 10 Juli 2026 bekerja sama dengan Kementerian Sosial. Bapanas telah meminta jajaran daerah dan unit kerja Bulog segera melakukan pengecekan kualitas serta kesiapan logistik.

"Pimwil Pimca Bulog, mohon segera bersiap, berkoordinasi dengan teman-teman dinas. Bagi yang belum cek kualitas, mohon bisa melakukan cek kualitas dan jumlah yang akan dibagikan. As soon as possible karena surat penugasan sudah ditandatangani. Silakan untuk persiapan karung dan moving beras seharusnya tidak terjadi kendala," kata Rachmi Widiriani.

Koordinasi dan percepatan armada transportasi di wilayah terpencil menjadi prioritas utama agar target penyaluran dapat tercapai sepenuhnya.

"Catatan untuk Bulog wilayah Papua dengan keterbatasan transportasi, angkutan, gudang, mohon segera digerakkan, sehingga menjadi prioritas untuk daerah-daerah yang remote (terpencil) dulu. Kami berharap penyaluran bantuan pangan tahap ini bisa 100 persen," kata Rachmi Widiriani.

Data Bapanas mencatat realisasi penyaluran bantuan pangan tahap pertama alokasi Februari dan Maret 2026 berhasil menjangkau 33,14 juta keluarga atau 99,7 persen dari target. Total komoditas yang terdistribusi pada tahap pertama mencapai 664,88 ribu ton beras dan 132,97 ribu kiloliter minyak goreng.