Pemerintah Pisahkan Anggaran Makan Bergizi dari Pendidikan pada 2028

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan pemerintah siap mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi terkait pemisahan pos anggaran Makan Bergizi Gratis dari dana pendidikan mulai tahun 2028, sebagaimana dilansir dari Detik Finance pada Jumat, 31 Juli 2026.

Langkah penyesuaian anggaran tersebut belum dapat diberlakukan untuk tahun berjalan maupun tahun depan karena pembahasan anggaran dengan DPR telah disetujui. Penataan ulang secara teknis baru akan diproses pada pembahasan APBN 2028 yang dijadwalkan berlangsung pada 2027.

"Kita ikuti putusan MK. Tahun 2028 kan?" kata Purbaya di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (31/7/2026).

Purbaya menekankan bahwa skema pemisahan dana tersebut memerlukan persiapan matang agar tidak mengganggu tahapan pengesahan anggaran yang sedang berjalan.

"Kita akan ikuti, kita akan lihat. Mungkin kalau kita ikutin di 2028 ya untuk anggaran 2028-lah," sambung Purbaya.

Mengenai alokasi program untuk periode saat ini, bendahara negara tersebut menegaskan bahwa struktur yang ada tetap dipertahankan sesuai kesepakatan awal bersama pihak legislatif.

"Kalau ini kan udah dibahas pemerintah pusat. Nanti pusing kita capek lagi kerja. Jadi kalau 2028 ya 2028.

Karena mungkin MK juga menghitung bahwa ini sudah dibahas, tinggal difinalisasi. Kalau berubah semua nanti nggak keburu," ujar Purbaya.

Guna menindaklanjuti aspek teknis dan evaluasi pemisahan pos anggaran ini, Kementerian Keuangan menjadwalkan agenda koordinasi langsung dengan pimpinan lembaga terkait.

"Setelah konsolidasi selesai baru saya ketemu. Kayaknya minggu depan saya ketemu dia, ketemu beliau," kata Purbaya mengenai rencana pertemuannya dengan Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono.