Pemerintah Mempercepat Regulasi Proyek Sampah Menjadi Energi Listrik

Pemerintah Indonesia menyederhanakan regulasi pembangunan proyek Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) guna mempercepat penanganan darurat sampah perkotaan yang berisiko lumpuh total pada 2028. Langkah strategis ini diperkuat melalui Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025 yang memangkas birokrasi perizinan demi mengejar target operasional fasilitas pada 2027 hingga 2028.

Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI M Qodari menjelaskan bahwa tanpa pengelolaan terpadu, tempat penampungan sampah di Indonesia akan kelebihan kapasitas. Kondisi kedaruratan ini sudah terlihat nyata di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Suwung, Bali, yang menerima timbulan sampah gabungan Kota Denpasar dan Kabupaten Badung hingga 1.600 ton per hari.

"Jika kita tetap membiarkan sampah menumpuk tanpa pengelolaan yang terpadu, maka pada 2028 tempat-tempat penampungan sampah kita akan lumpuh total karena kelebihan kapasitas," ujar M Qodari, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI.

Sebagai langkah awal, pemerintah melalui Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) telah memulai peletakan batu pertama PSEL Denpasar Raya bernilai Rp3 triliun pada 8 Juli 2026. Fasilitas ini dirancang menggunakan teknologi moving grate incinerator untuk mereduksi volume sampah hingga 90 persen sekaligus menghasilkan listrik.

"Proyek ini bagian dari upaya menghadirkan solusi yang lebih berkelanjutan terhadap persoalan sampah, sekaligus mengoptimalkan pemanfaatannya sebagai sumber energi baru yang ramah lingkungan," ucap M Qodari, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI.

Proyek PSEL diproyeksikan akan hadir di 34 kawasan aglomerasi untuk menyelesaikan persoalan sampah di 60 hingga 70 kabupaten dan kota. Program ini juga diklaim akan menggerakkan roda ekonomi masyarakat dengan menyerap sekitar 1.200 lapangan kerja hijau atau green jobs.

"Ini bukan sekadar membangun gedung atau mesin, melainkan membangun solusi jangka panjang demi memulihkan hak masyarakat atas lingkungan yang bersih dan sehat," kata M Qodari, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI.

Pemerintah berkomitmen penuh untuk memastikan pembangunan berjalan cepat dan tepat sasaran di seluruh wilayah prioritas.

"Ini adalah wujud nyata dari transformasi pembangunan lingkungan yang berorientasi pada masa depan. Pemerintah berkomitmen penuh untuk memastikan bahwa pembangunan fasilitas ini berjalan cepat dan tepat sasaran," imbuh M Qodari, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengungkapkan bahwa penyederhanaan regulasi dilakukan karena prosedur sebelumnya dinilai sangat lambat. Pengembang sebelumnya harus melewati koordinasi berlapis dengan DPRD, bupati, gubernur, hingga berbagai kementerian dan PT PLN (Persero).

"Tugas saya cuma satu, regulasi diperbaiki. Dari ratusan tinggal tiga aturan," kata Zulkifli Hasan, Menteri Koordinator Bidang Pangan.

Presiden Prabowo Subianto kemudian membentuk satuan tugas penanganan sampah untuk memotong hambatan lintas kementerian dan lembaga tersebut.

"Saya kasih contoh, kalau saya pengusaha mau mengubah sampah menjadi listrik, saya harus menghubungi DPRD kabupaten, bupati, kalau dua kabupaten persetujuan gubernur dan DPRD provinsi," ujarnya Zulkifli Hasan, Menteri Koordinator Bidang Pangan.

Pemerintah memprioritaskan klaster perkotaan dengan timbulan sampah minimal 1.000 ton per hari agar memenuhi skala ekonomi.

"Kalau ada hambatan saya tinggal undang. Kalau masih tidak bisa saya atasi, saya lapor. Presiden yang memimpin," katanya Zulkifli Hasan, Menteri Koordinator Bidang Pangan.

Sebanyak 24 klaster PSEL telah diidentifikasi dan ditargetkan rampung bertahap hingga awal 2028.

"Yang darurat 2027, 2028 harus sudah selesai. Lainnya 2029," ungkap Zulkifli Hasan, Menteri Koordinator Bidang Pangan.

Sementara itu, Chief Investment Officer BPI Danantara Pandu Sjahrir menyatakan bahwa proyek PSEL Tahap Kedua sangat diminati oleh investor global. Proses seleksi ketat diberlakukan untuk menjaga objektivitas dan mendiversifikasi asal negara mitra demi menghindari risiko kontraterparty.

"Ini ada 85 (perusahaan). Ada yang dari Eropa, ada yang dari China juga ada, dari Jepang, Korea, Singapur, Timur Tengah, jadi jauh lebih diversified," kata Pandu Sjahrir, Chief Investment Officer BPI Danantara.

Danantara bersama PT Daya Energi Bersih Nusantara (Denera) telah menetapkan delapan mitra terpilih untuk PSEL Tahap Kedua yang mencakup 20 kabupaten/kota. Empat konsorsium di antaranya dipimpin oleh perusahaan nasional yang dinilai memiliki rekam jejak mumpuni di bidang energi.

"Rupanya private sector sangat tertarik walaupun kita di situ sudah taruh peraturan Anda harus bawa financing-nya, kedua Anda harus make sure punya track record dengan teknologi," paparnya Pandu Sjahrir, Chief Investment Officer BPI Danantara.

Seluruh tahapan seleksi dilaksanakan secara objektif mengacu pada kemampuan finansial, komitmen jangka panjang, dan pengelolaan risiko.

"So far prosesnya sangat ketat, Alhamdulillah semua mencoba melobi, Alhamdulliah kita seobjektif mungkin dan kita juga make sure ini bukan satu dua perusahaan saja yang menang," jelas Pandu Sjahrir, Chief Investment Officer BPI Danantara.

Keterlibatan pelaku usaha Waste-to-Energy terkemuka dunia ini menjadi peluang besar untuk mempercepat transfer teknologi ke Indonesia.

"Karena kalau full objectivity, satu pemain menang bisa 3-4 tempat. Tapi kita harus balance, dan nggak bisa dari satu negara. Kalau enggak nanti juga counterparty risk buat kita.

Kalau ada apa-apa kita dengan negara itu. Jadi kita make sure yang ini dari beberapa negara beda," ujarnya lagi Pandu Sjahrir, Chief Investment Officer BPI Danantara.

Perusahaan lokal yang dilibatkan juga dipastikan memiliki kompetensi agar tidak menimbulkan risiko bagi daerah terkait.

"Perusahaan lokal juga memiliki track record yang cukup pas, enggak bisa terlalu kecil nanti bisa menimbulkan risk kepada daerah-daerah yang ada. Kita perlu sudah ada track record juga dari perusahan nasional tersebut, paling tidak dalam urusan energi, dalam urusan di local area tersebut," jelas Pandu Sjahrir, Chief Investment Officer BPI Danantara.

Diversifikasi mitra dari berbagai negara seperti Prancis, Tiongkok, dan Indonesia sengaja dilakukan agar ketergantungan tidak bertumpu pada satu tempat.

"Ada yang dari dalam negeri, ada yang dari luar negeri. Baik dari Prancis, Tiongkok, ada juga yang dari Indonesia. Kita nggak bisa juga tergantung pada satu tempat Kita harus diversifikasi," tegas Pandu Sjahrir, Chief Investment Officer BPI Danantara.

Keterlibatan global ini diharapkan mampu memperkuat ekosistem pengelolaan sampah nasional.

"Kami melihat ini sebagai peluang untuk mempercepat transfer teknologi, membangun kapasitas nasional, dan memperkuat ekosistem industri pengelolaan sampah di Indonesia," ungkap Pandu Sjahrir, Chief Executive Officer DIM.

Director Investment DIM sekaligus Chief Executive Officer Denera Fadli Rahman menegaskan tata kelola seleksi didampingi penasihat independen.

"Penilaian mencakup aspek kredensial pada proyek PSEL, kemampuan finansial, kecepatan implementasi dan komersial, aspek strategis dan pengelolaan risiko, hingga komitmen jangka panjang dan pengalaman eksekusi di Indonesia. Untuk memastikan independensi dan kualitas proses, kami menunjuk penasihat teknis, hukum, dan komersial independen yang mendampingi keseluruhan tahapan evaluasi," tutur Fadli Rahman, Director Investment DIM.

Dari sisi keandalan listrik, PT PLN (Persero) memastikan fluktuasi pasokan sampah akibat perubahan musim tidak akan mengganggu sistem kelistrikan. PLN berkomitmen menyerap seluruh daya yang diproduksi oleh pembangkit listrik sampah tersebut.

"Dengan dipandu Danantara, kami berdiskusi dengan calon mitra yang jadi pemenang tender untuk PSEL ini dan kita sudah memetakan, mengidentifikasi risiko-risiko yang ada, termasuk risiko sampah ini," jelas Suroso Isnandar, Direktur Energi Baru Terbarukan PT PLN (Persero).

Pembangkit dipastikan hanya menggunakan bahan bakar sampah tanpa beralih ke sumber energi lain.

"Namun, seperti kami sampaikan, berapa pun yang akan diproduksi oleh pembangkit listrik sampah ini akan kami serap, sehingga kami yakinkan bahwa sistem listrik tidak terganggu jika ada fluktuasi dari pembangkit listrik sampah ini," ucap Suroso Isnandar, Direktur Energi Baru Terbarukan PT PLN (Persero).

PLN telah menyiapkan ruang fleksibilitas dalam pengoperasian sistem guna mengantisipasi perubahan volume sampah pada musim hujan maupun kemarau.

"Jadi kami yakinkan bahwa, terlepas dari kualitas sampah yang masuk dan output dari pembangkit listrik yang idealnya, tentu bisa kita pastikan. Meskipun ada fluktuasi, kami pastikan sistem pembangkit listrik yang ada tidak akan terganggu," tutur Suroso Isnandar, Direktur Energi Baru Terbarukan PT PLN (Persero).

Setelah peresmian PSEL Denpasar Bali, pembangunan untuk wilayah Kota Bekasi dan Bogor Raya dijadwalkan akan segera diresmikan dalam waktu dekat.