Pemerintah Terbitkan Izin Pengelolaan Panas Bumi Gunung Ungaran

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menerbitkan Surat Keputusan Izin Panas Bumi di Wilayah Kerja Panas Bumi Gunung Ungaran kepada PT PLN (Persero) pada Rabu, 19 Agustus 2026 di Jakarta untuk mempercepat transisi energi bersih nasional.

Langkah ini diambil guna mengoptimalkan potensi geothermal Indonesia yang mencapai 23,2 gigawatt, di mana kapasitas terpasang saat ini baru menyentuh angka 2,8 gigawatt atau sekitar 11,6 persen dari total potensi.

Pemerintah menargetkan lonjakan kapasitas terpasang listrik panas bumi menjadi 7,9 gigawatt pada tahun 2033 sesuai dengan peta jalan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik 2025–2034.

Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi Eniya Listiani Dewi menyampaikan apresiasi atas penetapan izin untuk lokasi Gunung Ungaran dan Telaga Ranu.

"Kami berterima kasih kepada Bapak Menteri karena telah merilis penerbitan SK untuk Izin Panas Bumi yang nanti akan diberikan untuk wilayah kerja panas bumi Gunung Ungaran, nanti akan diberikan kepada PLN, dan wilayah kerja panas bumi Telaga Ranu diberikan kepada PT Telaga Ranu Geothermal," ujar Eniya Listiani Dewi, Direktur Jenderal EBTKE Kementerian ESDM.

Eniya menambahkan bahwa pemerintah siap menawarkan lima WKP baru dan tujuh wilayah penugasan eksplorasi pada tahun 2026, serta menyederhanakan proses lelang menjadi satu tahap melalui revisi Peraturan Pemerintah Nomor 7.

"Dan kami juga melaporkan saat ini sedang membahas revisi Peraturan Pemerintah Nomor 7, dan ini ada terobosan yang atas arahan Pak Menteri dilakukan lelang menjadi satu tahap," kata Eniya Listiani Dewi, Direktur Jenderal EBTKE Kementerian ESDM.

Pemerintah menilai percepatan produksi panas bumi sangat krusial untuk menggantikan posisi bahan bakar fosil secara berkelanjutan.

"Jadi rasanya memang panas bumi yang kita kenal ini nantinya sangat bisa bersaing dengan diesel, sangat bisa bersaing dengan bahan bakar dari fosil, batu bara ataupun diesel karena 24 jam bisa menghadirkan listrik," ucap Eniya Listiani Dewi, Direktur Jenderal EBTKE Kementerian ESDM.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan percepatan implementasi geothermal demi menjaga kedaulatan energi nasional.

"Atas dasar pemikiran itu, Bapak Presiden Prabowo memerintahkan untuk segera mencari terobosan-terobosan alternatif dalam rangka mendorong kedaulatan energi kita. Tidak ada cara lain selain melakukan percepatan implementasi geothermal supaya bisa menjadi listrik ataupun menjadi yang lain. Harus ada kolaborasi antara pengusaha dan regulator," tutur Bahlil Lahadalia, Menteri ESDM.

Dukungan penuh juga disampaikan oleh asosiasi sektor geothermal yang menilai energi terbarukan ini sebagai sumber beban listrik dasar yang andal.

"Indonesia mempunyai local resources, mempunyai indigenous resources, yaitu panas bumi yang terbesar di dunia. Energi panas bumi mempunyai karakteristik spesial bisa menjadi base load yang andal. Satu-satunya base load renewable yang ada pada saat ini juga terbarukan, bersih dan terbentang luas dari Sabang sampai Merauke. Kunci mutlak menuju (Visi Panas Bumi) 30.1 adalah kolaborasi," kata Julfi Hadi, Ketua Umum Asosiasi Panasbumi Indonesia.

Pihak PLN menyatakan siap menjalankan arahan pemerintah dengan mengeksekusi penambahan kapasitas hingga 5,1 gigawatt secara bertahap lewat 110 proyek hingga 2033.

"Indonesia memiliki peluang emas untuk membawa kekayaan panas bumi menjadi pemimpin energi dunia. Sesuai arahan Pemerintah melalui RUPTL 2025-2034, dari kapasitas 2,8 GW saat ini, ke depan kami akan mendorong penambahan kapasitas sebesar 5,1 GW atau melompat menjadi total 7,9 GW pada 2033 sekaligus berpotensi menjadi yang terbesar di dunia," kata Darmawan Prasodjo, Direktur Utama PLN.

Guna mempercepat realisasi proyek, BUMN listrik ini membuka mekanisme kemitraan GEECA dan SECA bagi investor domestik maupun internasional.

"PLN membuka kolaborasi seluas-luasnya bagi para mitra melalui skema GEECA dan SECA. Lewat kolaborasi yang fairness ini, diharapkan dapat mengakselerasi pengembangan panas bumi, sebagai salah satu energi baru terbarukan domestik," ujar Darmawan Prasodjo, Direktur Utama PLN.

Kerja sama tersebut juga diwujudkan melalui penandatanganan kesepakatan pembelian tenaga listrik dari unit panas bumi Lahendong sebesar 15 megawatt dan Ulubelu sebesar 30 megawatt.

"Dengan dukungan Pemerintah dan kolaborasi para mitra, PLN siap mengakselerasi pengembangan panas bumi. Ke depan, panas bumi tidak hanya memperkuat pasokan listrik baseload yang andal, tetapi juga sekaligus mendukung swasembada energi, ketahanan energi, dan percepatan transisi energi nasional," kata Darmawan Prasodjo, Direktur Utama PLN.

Sektor pertanahan menyatakan kesiapan mendukung kemudahan perizinan tanah dan kepastian hukum bagi proyek geothermal yang tergolong Proyek Strategis Nasional.

"Penghargaan ini merupakan pengakuan bahwa Kementerian ATR/BPN memberikan kontribusi yang nyata untuk pengembangan panas bumi di Indonesia. Kami mengucapkan terima kasih kepada Kementerian ESDM dan penyelenggara IIGCC atas penghargaan ini," kata Deni Santo, Staf Ahli Bidang Reformasi Birokrasi Kementerian ATR/BPN.

Deni menambahkan bahwa pengadaan tanah untuk infrastruktur energi bersih ini diperuntukkan bagi kepentingan umum.

"Proyek-proyek pengembangan geotermal itu ada yang masuk sebagai PSN dan kategorinya untuk kepentingan umum. Karena itu, peran kami dimulai dari pengadaan tanah. Setelah selesai, kami juga memberikan hak atas tanah untuk memberikan kepastian hukum, dan apabila ada sengketa pertanahan, kami harus berperan dalam menyelesaikannya," kata Deni Santo, Staf Ahli Bidang Reformasi Birokrasi Kementerian ATR/BPN.

Pemerintah Kabupaten Semarang mengonfirmasi bahwa titik eksplorasi di Gunung Ungaran memiliki potensi mencapai 55 megawatt dan lokasinya berada di dekat cagar budaya Candi Gedong Songo.

"Rencana pemanfaatan sumber geothermal di Gunung Telomoyo saat ini masih dalam tahap penyusunan dokumen lingkungan dan pembebasan lahan," kata Valeanto Soekendro, Sekretaris Daerah Kabupaten Semarang pada Kamis, 20 Agustus 2026.

Soekendro menjelaskan bahwa tahap awal eksplorasi di Gunung Ungaran masih membutuhkan kajian mendalam sebelum disosialisasikan kepada publik.

"Ini memang belum disosialisasikan kepada warga. Karena masih harus dilakukan penelitian ulang, untuk mengetahui potensi panas bumi yang dihasilkan," kata Valeanto Soekendro, Sekretaris Daerah Kabupaten Semarang.

Pihak pemerintah daerah memastikan zona penelitian awal hanya mencakup area terbatas di sekitar sumur eksplorasi.

"Perkiraan hanya di sekitar sumur untuk kebutuhan penelitiannya saja dan tidak sampai ke mana-mana, areanya hanya sekitar radius 100 meter persegi," kata Valeanto Soekendro, Sekretaris Daerah Kabupaten Semarang.

Area cagar budaya di sekitar lokasi akan mendapat penanganan khusus agar kegiatan teknis tidak mengganggu struktur bangunan bersejarah.

"Termasuk sumber panas bumi di kawasan Gunung Ungaran yang lokasinya dekat dengan kawasan cagar budaya bersejarah Candi Gedongsongo. Ada perlakuan tersendiri, supaya aktivitas pemanfaatan energi panas bumi tidak berdampak pada bangunan bersejarah," ujar Valeanto Soekendro, Sekretaris Daerah Kabupaten Semarang.

Pemerintah daerah mengacu pada pengelolaan proyek geothermal di Dieng yang dinilai aman dan ramah lingkungan.

"Di Dieng Banjarnegara selama ini aman saja, ini termasuk sumber energi ramah lingkungan," kata Valeanto Soekendro, Sekretaris Daerah Kabupaten Semarang.

Proyek pemanfaatan panas bumi Gunung Ungaran ini nantinya dikelola oleh PT PLN (Persero) bersama PT Geo Dipa Energi (Persero).