Pemerintah Berpeluang Penyesuaian Harga BBM Nonsubsidi Ikuti Pasar

Pemerintah berencana menyesuaikan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi seperti Pertamax secara dinamis mengikuti pergerakan harga minyak mentah dunia dan Indonesian Crude Price (ICP). Kebijakan tersebut disampaikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia usai menggelar pertemuan dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di Jakarta Pusat pada Selasa, 11 Agustus 2026, seperti dilansir dari Investor Daily.

Skema penyesuaian harga tersebut dirancang agar tarif BBM nonsubsidi di pasaran dapat langsung bergerak merespons fluktuasi pasar global secara transparan.

"Dan kami juga merumuskan ketika harga dunia itu turun, maka harga yang non-subsidi pun bisa melakukan penyesuaian dengan harga dunia," kata Bahlil, Menteri ESDM.

Langkah perumusan skema harga ini dilakukan di tengah kenaikan harga minyak Brent ke level US$ 89,89 per barel dan West Texas Intermediate (WTI) mencapai US$ 84,31 per barel akibat tersendatnya negosiasi Amerika Serikat dan Iran. Meskipun demikian, rata-rata ICP periode Juli 2026 tercatat sempat melandai ke angka US$ 81,68 per barel dibanding bulan sebelumnya.

"Kalau turun ya turun, kalau naik ya terkoreksi juga untuk kenaikan," kata Bahlil, Menteri ESDM.

Di sisi lain, pemerintah menegaskan bahwa tarif BBM bersubsidi tidak akan mengalami kenaikan demi menjaga daya beli masyarakat. Kebijakan proteksi harga subsidi ini diambil berdasarkan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto.

"Saya sama Pak Menteri bersepakat bahwa harga ICP dunia yang tidak menentu sampai sekarang, kami dua punya komitmen atas dasar perintah Pak Presiden bahwa harga BBM subsidi tidak akan naik," kata Bahlil, Menteri ESDM.

Guna memastikan anggaran tepat sasaran, Kementerian ESDM bersama Kementerian Keuangan tengah mematangkan skema pembatasan akses BBM bersubsidi bagi masyarakat golongan mampu. Evaluasi tersebut menyasar konsumen tingkat kesejahteraan atas serta pengetatan kriteria berdasarkan jenis kendaraan.

"Nanti kan kita sudah menguji sistem, saya sudah melihat sistemnya. Mereka bisa aja yang desil 9-10 enggak bisa beli yang bersubsidi. Yang mesti bayar harga Pertamax atau yang lain," kata Purbaya, Menteri Keuangan.