Pemerintah dan Pelaku Usaha Dorong Investasi Jalan Tol Berkelanjutan

Asosiasi Jalan Tol Indonesia (ATI) menggelar Focus Group Discussion (FGD) pada Rabu (12/8) untuk mendiskusikan penguatan iklim investasi, penyelarasan regulasi, dan skema pembiayaan jalan tol berkelanjutan guna mengurangi ketergantungan pada APBN, sebagaimana dilansir dari Detik Finance.

Forum ini menjadi wadah dialog lintas pemangku kepentingan dalam menyelaraskan kebijakan serta menjaga kelayakan investasi. Penguatan peran swasta dinilai krusial untuk memperluas jaringan jalan tol beroperasi yang kini mencapai lebih dari 3.115 km dengan akumulasi nilai investasi menembus Rp668 triliun hingga diproyeksikan mendekati Rp1.000 triliun.

Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo, menyoroti pentingnya sinergi antarpihak demi membangun infrastruktur nasional yang terintegrasi.

"Kita tidak bisa berjalan sendiri. Pemerintah, Badan Usaha Jalan Tol, dunia usaha, asosiasi, akademisi, dan seluruh pemangku kepentingan harus bergerak dalam arah yang sama. FGD ini adalah ruang untuk menyatukan langkah, bukan sekadar menyamakan pandangan. Karena yang kita sambungkan bukan hanya jalan, tetapi menyambungkan produksi dengan pasar, investasi dengan pekerjaan, dan pertumbuhan dengan kesejahteraan," ujar Dody Hanggodo, Menteri Pekerjaan Umum (PU).

Topik lain yang diangkat meliputi kepastian usaha, penyesuaian tarif, pembagian risiko yang adil, hingga penerapan teknologi seperti Multi Lane Free Flow (MLFF).

Dean & CEO ADB Institute, Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro, menekankan pentingnya keterlibatan pihak swasta di tengah terbatasnya ruang fiskal negara.

"Di tengah kebutuhan pembangunan yang besar dan ruang fiskal yang perlu dikelola secara optimal, keterlibatan swasta menjadi semakin penting. Karena itu, kita perlu membangun model pembiayaan dan ekosistem pengusahaan yang mampu menarik investasi jangka panjang, sekaligus memastikan manfaat pembangunan jalan tol dapat dirasakan oleh masyarakat dan perekonomian secara luas," ucap Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro, Dean & CEO ADB Institute.

Mantan Menteri Keuangan, M. Chatib Basri, menambahkan bahwa ketatnya APBN memerlukan langkah konkret pemerintah untuk memberikan kepastian hukum bagi para pemegang konsesi.

"Sangat boleh jadi, APBN kita tidak memiliki ruang, bukan saja untuk membiayai infrastruktur, tetapi juga untuk memberikan insentif fiskal bagi pelaku usaha. Oleh karena itu, untuk menarik minat dan partisipasi swasta, yang dapat dilakukan adalah melakukan deregulasi, kemudahan perizinan dan yang sangat penting adalah memastikan bahwa pemerintah dan otoritas terkait senantiasa memenuhi komitmen yang telah disepakati dan mengikat dalam kontrak yang telah ditandatangani dengan pemegang konsesi," ujar M. Chatib Basri, Mantan Menteri Keuangan.

Ketepatan pemenuhan komitmen kontrak dianggap menjadi kunci utama dalam memikat modal asing.

"Terlebih lagi, untuk menarik investor asing yang punya kebebasan memilih untuk menempatkan modalnya di mana saja, tentunya kita harus dapat memberikan penawaran yang lebih menarik dibandingkan negara lain," sambung M. Chatib Basri, Mantan Menteri Keuangan.

Dari kacamata akademisi, Kepala Kajian Transportasi, Real Estate, dan Studi Perkotaan LPEM FEB UI, Muhammad Halley Yudhistira, menyebutkan laju pembangunan saat ini belum memenuhi kebutuhan ideal pasar.

"Pengembangan jaringan jalan tol memberikan manfaat ekonomi yang besar, dan manfaat tersebut meningkat sebanding dengan skala jaringan yang terbangun. Namun laju realisasi pembangunan saat ini masih jauh dibawah kebutuhan untuk mencapai target tersebut," ujar Muhammad Halley Yudhistira, Kepala Kajian Transportasi, Real Estate, dan Studi Perkotaan LPEM FEB UI.

Ia menegaskan pentingnya ekosistem yang sehat agar sektor swasta dapat terus berkontribusi secara optimal.

"Karena kebutuhan modalnya melampaui kapasitas pembiayaan publik, percepatan pembangunan bergantung pada peran swasta. Karena itu, mendorong ekosistem jalan tol yang sehat menjadi penting agar peran swasta dapat dioptimalkan secara berkesinambungan," lanjut Muhammad Halley Yudhistira, Kepala Kajian Transportasi, Real Estate, dan Studi Perkotaan LPEM FEB UI.

Sementara itu, Ketua Umum ATI, Rivan A. Purwantono, menyatakan industri jalan tol telah bertransformasi menjadi bagian penting dari ekosistem transportasi dan mobilitas logistik nasional.

"Orientasi kami di ATI adalah mewujudkan industri jalan tol yang terus meningkatkan kualitas pelayanan publik, memberikan kontribusi nyata bagi pertumbuhan ekonomi, serta didukung oleh iklim investasi yang sehat dan tata kelola yang efektif. Pada akhirnya, dengan dukungan Pemerintah dan kolaborasi yang baik, kita ingin membangun ekosistem jalan tol yang menciptakan nilai secara berkelanjutan bagi pengguna jalan, negara, maupun pelaku industri," ujar Rivan A. Purwantono, Ketua Umum ATI.

Langkah tindak lanjut berupa pembentukan kelompok kerja dan FGD berkala bakal segera dilakukan ATI sebagai bentuk kemitraan strategis bersama pemerintah.

"Forum hari ini merupakan langkah awal yang perlu kita tindak lanjuti secara konkret, baik melalui pembentukan working group maupun penyelenggaraan Focus Group Discussion (FGD) secara berkala. Berbagai perspektif dan masukan berharga hari ini menjadi modal penting untuk menyelaraskan langkah serta memperkuat ekosistem jalan tol nasional yang berkelanjutan," lanjut Rivan A. Purwantono, Ketua Umum ATI.