Pemerintah Mobilisasi Bantuan Darurat Penanganan Gempa NTT

Pemerintah pusat memobilisasi bantuan logistik, alutsista, serta percepatan perbaikan infrastruktur air bersih untuk mendukung penanganan darurat pascagempa bumi magnitudo 7,7 yang mengguncang Nusa Tenggara Timur pada Sabtu, 15 Agustus 2026.

Langkah percepatan penanganan tersebut diputuskan melalui rapat koordinasi darurat yang dipimpin Menko PMK Pratikno bersama BNPB, kementerian teknis, TNI, Polri, dan Pemerintah Provinsi NTT. Dampak gempa sementara mencatatkan 38 korban jiwa, 6 orang luka-luka, 2 orang tertimbun, serta sekitar 2.000 jiwa terdampak di Kabupaten Nagekeo, Sikka, Manggarai, Manggarai Barat, dan Ende.

Kementerian Sosial mendistribusikan bantuan logistik senilai total Rp4,52 miliar yang bersumber dari Sentra Efata Kupang, Gudang Dinsos Provinsi NTT, dan Gudang Pusat Bekasi. Pasokan bantuan mencakup 6.000 paket makanan siap saji, tenda keluarga, velbed, kasur, selimut, peralatan anak, shower kit, hingga dua set dapur umum lapangan.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan seluruh jajaran di lapangan langsung bergerak guna memprioritaskan keselamatan warga serta pemenuhan kebutuhan dasar para pengungsi.

"Sejak informasi gempa kami terima, jajaran Kemensos langsung berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan unsur penanganan bencana di lapangan. Fokus utama sekarang adalah penyelamatan dan perlindungan warga terdampak, memastikan kebutuhan dasar pengungsi terpenuhi, serta mempercepat pendataan korban," kata Gus Ipul.

Proses pendataan dan penanganan di titik pengungsian seperti Mbay, Maumere, Borong, dan Ruteng dilakukan secara berkesinambungan oleh tim gabungan bersama relawan Tagana.

"Saya sudah minta seluruh jajaran di lapangan bekerja cepat, tetapi tetap memastikan datanya akurat. Prioritas pertama tentu korban yang membutuhkan pertolongan, kemudian pengungsi, kelompok rentan, serta keluarga yang kehilangan tempat tinggal," ujarnya.

Penyaluran logistik daerah diprioritaskan agar warga terdampak tidak menunggu lama selagi pasokan tambahan dari pusat digerakkan ke lokasi bencana.

"Logistik yang tersedia di daerah langsung kita gerakkan agar masyarakat tidak menunggu. Pada saat yang sama, stok dari pusat juga kita dorong untuk memperkuat kebutuhan beberapa hari ke depan. Jangan sampai warga terdampak kekurangan makanan, tempat berlindung, maupun kebutuhan dasar lainnya," kata Gus Ipul.

Bagi keluarga korban meninggal dunia, Kemensos melakukan verifikasi data penerima santunan duka cita secara cermat bersama pemerintah daerah setempat.

"Untuk keluarga yang kehilangan anggota keluarganya, kami menyampaikan duka cita yang mendalam. Kemensos akan memastikan hak-hak korban ditangani sesuai ketentuan. Tim saat ini sedang melakukan verifikasi dan validasi agar penyalurannya dapat segera dilakukan," ujar Gus Ipul.

Masyarakat mengimbau agar tetap waspada terhadap potensi gempa susulan serta mematuhi seluruh arahan dari petugas di lapangan.

"Yang paling penting sekarang keselamatan. Jangan masuk ke bangunan yang kondisinya belum dipastikan aman. Ikuti arahan petugas dan informasi resmi. Kemensos bersama pemerintah daerah dan seluruh unsur terkait akan terus berada di lapangan mendampingi masyarakat sampai situasi benar-benar tertangani," kata Gus Ipul.

Di sektor infrastruktur, Kementerian Pekerjaan Umum fokus menangani longsoran tebing yang menutup saluran irigasi Bendung Wae Laku di Manggarai Timur serta mengganggu Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM). Walaupun empat bendungan utama seperti Raknamo, Tilong, Lokojange, dan Rotiklot dipastikan dalam kondisi aman, pencemaran air akibat material tanah menjadi prioritas penanganan cepat.

Menteri PU Dody Hanggodo menginstruksikan pemantauan ketat serta pengerahan tim ahli sungai dan pembersihan material longsor di jalur transportasi maupun alur sungai.

“Saya telah menginstruksikan jajaran Kementerian PU untuk terus memantau kondisi infrastruktur dan melakukan penanganan sesuai kebutuhan di lapangan. Keselamatan masyarakat menjadi prioritas, termasuk memastikan infrastruktur sumber daya air tetap aman dan berfungsi,” kata Dody.

Penyiapan tangki air bersih dilakukan untuk menyuplai kebutuhan pengungsi selama masa pemulihan jaringan air minum berlangsung.

“Memang di beberapa titik di Manggarai dan beberapa tempat lainnya, gempa menyebabkan longsoran di sana-sini. Longsoran itu juga menutup sungai sehingga sistem penyediaan air minum menjadi sangat terganggu. Di beberapa tempat, air yang seharusnya keluar bersih dari SPAM sekarang menjadi cokelat karena banyak material tanah. Ini yang akan kami prioritaskan untuk segera diperbaiki,” ujarnya.

Langkah teknis perbaikan fasilitas air bersih menerjunkan tim dari Direktorat Jenderal Sumber Daya Air dan Balai Teknik Sungai.

“Karena sudah menyangkut sungai, penanganannya cukup kompleks. Dirjen Sumber Daya Air akan segera berangkat didampingi teman-teman Balai Teknik Sungai, agar penanganan sungai di beberapa kabupaten bisa lebih cepat dan efisien, serta kebutuhan air bersih masyarakat dapat segera tercukupi,” kata Dody.

Secara keseluruhan, koordinasi lintas sektor dipimpin oleh Kemenko PMK dan BNPB guna memastikan seluruh bantuan alutsista TNI/Polri, helikopter pelacak dari Kementerian Perhubungan, tim SAR Basarnas, serta Health Emergency Operation Center (HEOC) Kementerian Kesehatan terdistribusi tepat sasaran.

Menko PMK Pratikno menegaskan bahwa seluruh langkah darurat di lapangan harus mengedepankan aspek kecepatan dan ketepatan.

“Upaya penyelamatan, pelayanan kesehatan, pemulihan infrastruktur dasar, seperti rumah sakit perlu menjadi prioritas,” ujar Menko PMK.

Pemerintah daerah diminta segera memetakan kebutuhan mendesak agar dukungan armada dan sarana dari pusat berjalan maksimal.

“Mohon identifikasi sehingga pemerintah pusat segera dapat mengerahkan dukungan lebih efektif,” ungkapnya.

Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan pengerahan seluruh sumber daya pemerintah pusat untuk membantu penanganan darurat bencana tersebut.

“Dukungan ke BNPB sudah turun dari Presiden dan harapannya penangann dapat berjalan efektif,” tambahnya.

Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto meminta para kepala daerah terdampak segera menetapkan status tanggap darurat bencana dan mengaktifkan posko komando. Langkah tersebut diperlukan guna mempermudah koordinasi pendataan, operasi pencarian korban, dan pengelolaan titik pengungsian secara terpadu.