Pemerintah Kajai Rencana Pembangunan Jalur Kereta Api Sumatra Kalimantan dan Bali

Pemerintah bersama PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI tengah mengkaji pengembangan jaringan perkeretaapian nasional di wilayah Sumatra, Kalimantan, dan Bali, sebagaimana dilansir dari Investor Daily pada Jumat (21/8/2026). Penentuan kawasan yang akan dibangun terlebih dahulu dipengaruhi oleh hasil studi serta kesiapan pembebasan lahan.

Direktur Utama KAI Bobby Rasyidin menjelaskan bahwa pengerjaan jalur kereta api di tiga kawasan tersebut merupakan instruksi langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Pihaknya kini tengah mematangkan perancangan teknis untuk proyek terkait.

"Presiden memerintahkan kami tiga wilayah, satu adalah Sumatra, kita sedang kerjakan Sumatra juga DED-nya, kemudian yang kedua Kalimantan, yang ketiga Bali," kata Bobby Rasyidin, Direktur Utama KAI.

Pelaksanaan konstruksi lintasan baru memerlukan perhitungan mendalam terhadap berbagai pertimbangan di lapangan. Kelancaran proses pembebasan tanah menjadi kunci utama agar tahapan pengerjaan fisik dapat diselesaikan secara efektif.

"Nanti kita lihat. Kan kalau yang namanya pembangunan jalur kereta baru ini banyak faktor-faktornya, terutama juga faktor pembebasan lahannya," ujar Bobby Rasyidin, Direktur Utama KAI.

Pemerintah bakal memprioritaskan kawasan yang memiliki tingkat kesiapan paling optimal demi mempercepat distribusi logistik dan efisiensi mobilitas warga. Kepastian wilayah mana yang dieksekusi pertama kali baru bisa diumumkan setelah seluruh rangkaian kajian selesai.

"Surprise nanti mana yang akan kita selesaikan yang paling duluan," kata Bobby Rasyidin, Direktur Utama KAI.

Pada kesempatan terpisah, Kementerian Perhubungan menegaskan keterbukaan terhadap masuknya investasi dari pihak swasta maupun asing guna mendukung infrastruktur angkutan barang di Sumatra dan Kalimantan.

"Kalau ada negara lain yang berminat, kami sangat dengan senang hati dan terbuka," kata Dudy Purwagandhi, Menteri Perhubungan.

Peluang penanaman modal tersebut dibuka lebar untuk investor domestik maupun mancanegara. Pengembangan jalur rel bakal diarahkan pada rute yang memberikan manfaat ekonomi nyata serta mendukung pertumbuhan kawasan, bekerja sama dengan Kementerian PPN/Bappenas.

Terkait potensi pengisolasian atau penyambungan rel ke area Ibu Kota Nusantara (IKN), skema lintasan tersebut masih dalam tahap studi lanjutan oleh pemerintah.

"Nanti kita lihat," kata Dudy Purwagandhi, Menteri Perhubungan.

Estimasi total kebutuhan anggaran investasi proyek perkeretaapian nasional ini belum dapat dikalkulasikan secara pasti. Angka tersebut masih menunggu kepastian terkait panjang perlintasan, spesifikasi armada kereta, hingga kondisi teknis geografis di lapangan.