Pemerintah Belum Terbitkan Jadwal Pencairan BLT Kesra Rp900 Ribu 2026

Kementerian Sosial belum mengumumkan keputusan resmi mengenai kelanjutan maupun jadwal penyaluran Bantuan Langsung Tunai Kesejahteraan Rakyat pada Juli 2026. Program bantuan sosial tersebut sebelumnya disalurkan hingga Desember 2025 untuk menjaga daya beli masyarakat miskin.

Spekulasi publik mengenai pencairan bantuan senilai Rp900.000 kembali marak di tengah masyarakat. Pada skema sebelumnya, bantuan ini diberikan sebesar Rp300.000 per bulan yang disalurkan sekaligus untuk periode tiga bulan melalui Himbara dan PT Pos Indonesia.

Kementerian Komunikasi dan Digital turut memberikan klarifikasi menyusul maraknya unggahan di media sosial TikTok yang mengklaim bahwa program bantuan sosial ini resmi dihentikan pada tahun 2026 dan dialihkan ke program lain.

"Beredar sebuah unggahan video di media sosial TikTok yang mengeklaim adanya informasi mengenai Bantuan Langsung Tunai Sementara Kesejahteraan Rakyat (BLT Kesra) yang akan diberhentikan tahun 2026 dan dialihkan ke program bansos reguler. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar," kata Biro Humas Komdigi Devi Deliani dalam keterangan resminya dilansir dari laman Komdigi.

Devi Deliani menambahkan bahwa lembaga penanggung jawab bantuan sosial tidak pernah menerbitkan pengumuman penghentian tersebut.

Pemerintah menetapkan bahwa penetapan calon penerima bantuan sosial kini mengacu pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional. Masyarakat yang diprioritaskan menerima bantuan merupakan keluarga yang terdaftar pada desil 1 hingga desil 4.

Pengelompokan desil tersebut ditentukan melalui sejumlah indikator ekonomi, mulai dari jenis pekerjaan anggota keluarga, tingkat pendidikan, kondisi fisik rumah, kapasitas daya listrik, hingga kepemilikan aset. Data kependudukan ini terus diperbarui secara berkala oleh pemerintah daerah dan Kementerian Sosial.

Masyarakat dapat melakukan pengecekan status kepesertaan secara mandiri melalui situs resmi cekbansos.kemensos.go.id atau aplikasi Cek Bansos. Pemerintah mengimbau publik untuk mewaspadai tautan palsu yang meminta data pribadi seperti PIN, OTP, atau biaya administrasi.