Pemerintah Batasi Pembelian Pertalite Berdasarkan Tingkat Kesejahteraan

Pemerintah menyiapkan rencana pembatasan pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite agar penyaluran subsidi lebih tepat sasaran berdasarkan desil kesejahteraan masyarakat, dilansir dari Detik Finance pada Rabu (26/8/2026).

Kebijakan tersebut difokuskan pada kelompok masyarakat paling sejahtera yang berada pada desil 9 dan 10. Penerapannya akan mempertimbangkan kesiapan kondisi ekonomi serta masyarakat secara bertahap.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa seluruh infrastruktur dan sistem pendukung kebijakan terus disiapkan sebelum resmi diimplementasikan kepada masyarakat.

"Kita lihat seperti apa ekonominya dan masyarakatnya, tapi kita semua siapkan sistemnya. Nanti kalau sudah siap ya sudah kita dijalankan," kata Purbaya di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Rabu (26/8/2026).

Guna mengatasi protes masyarakat terkait ketepatan data desil, pemerintah melakukan pembenahan pada Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) serta menyiapkan mekanisme khusus jika terjadi kendala teknis.

"Let's say belum sampai DTSEN yang baru keluar, kita handle case by case," tutur Purbaya.

Pembatasan pembelian BBM subsidi ini rencananya dimulai secara khusus untuk kelompok desil 10 terlebih dahulu dalam beberapa bulan mendatang.

"Nggak diperketat. Cuma akan dipastikan nanti yang saya tahu ya, supaya tepat sasaran. Mungkin kita akan coba nanti berapa bulan ke depan, yang desil 10, kita batasin dulu," ujar Purbaya di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (20/8/2026).