Pemerintah Targetkan Pembangunan Koperasi Desa Merah Putih Rampung Agustus

Pemerintah menargetkan pembangunan sebanyak 35.872 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) selesai pada Agustus 2026 untuk mendukung pengelolaan program pangan. Kepastian target penyelesaian ini disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan di Jakarta Pusat pada Jumat, 17 Juli 2026.

Proses persiapan operasional lembaga ini sedang berjalan beriringan dengan penyelesaian fisik bangunan, sebagaimana dilansir dari Investor Daily. Langkah penempatan personel pengelolaan akan mulai direncanakan setelah seluruh proyek fisik tuntas dilakukan.

"Sudah hampir rampung sebanyak 35.872. Insya Allah bulan Agustus bisa selesai. Tahun ini kita selesaikan, kemudian kita akan menempatkan orang-orang agar koperasi ini bisa berjalan dengan baik. Tahun depan akan kita rencanakan kembali," kata Zulhas, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan.

Lembaga baru ini didesain bukan sekadar sebagai tempat perbelanjaan atau supermarket tingkat desa. Infrastruktur tersebut akan difungsikan oleh pemerintah sebagai pusat penyaluran berbagai program negara mulai dari operasi pasar, barang bersubsidi, hingga bantuan sosial.

"Termasuk nanti kalau ada operasi pasar karena setiap desa akan memiliki Kopdes," ujar Zulhas, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan.

Koperasi ini juga diproyeksikan sebagai penyerap hasil produksi dari para petani setempat. Pembelian hasil tani seperti gabah akan dilakukan oleh koperasi jika harga di pasar jatuh di bawah ketetapan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) yakni sebesar Rp 6.500 per kilogram.

"Kalau harga gabah yang diputuskan pemerintah Rp 6.500, tetapi di lapangan hanya Rp 5.000, nanti yang membeli adalah Kopdes Merah Putih sebagai offtaker," jelas Zulhas, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan.

Regulasi pendukung berupa Peraturan Presiden (Perpres) saat ini sedang disusun bersama oleh Kementerian Koperasi dan Kementerian Desa dengan target selesai dalam waktu satu bulan. Aturan tersebut nantinya menjadi landasan hukum utama mekanisme penyaluran bantuan keuangan dan komoditas subsidi.

"Kita bentuk tim yang dipimpin Pak Tatang untuk menyelesaikan Perpres. Inisiatifnya dari Menteri Koperasi dan Menteri Desa, targetnya satu bulan selesai sehingga tahapan berikutnya bisa segera dikerjakan," kata Zulhas, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan.

Tahapan verifikasi serta validasi data bangunan akan segera dilaksanakan oleh jajaran kementerian terkait. Proses pencairan dana pembangunan ke Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) melalui Agrinas Pangan baru akan dituntaskan setelah proses verifikasi selesai.