Fraksi PDIP Soroti Alokasi Bunga Utang RAPBN 2027 Tembus Rp650 Triliun

Fraksi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan menyoroti lonjakan alokasi bunga utang dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 yang mencapai Rp650,3 triliun pada rapat paripurna di Gedung DPR, Selasa (18/8/2026). Angka tersebut mencatatkan kenaikan sebesar 11,7 persen dibandingkan outlook pembayaran bunga utang tahun 2026, sebagaimana dilansir dari Investor Daily.

Rincian alokasi pembayaran bunga utang tersebut mencakup kewajiban dalam negeri sebesar Rp589,6 triliun dan luar negeri sebesar Rp60,63 triliun. Pembayaran bunga utang ini mencakup pemenuhan kupon Surat Berharga Negara (SBN), bunga pinjaman, serta biaya pengelolaan utang lainnya guna menjaga kredibilitas dan akuntabilitas keuangan negara.

Sorotan tajam disampaikan oleh pihak legislatif karena jumlah beban bunga utang ini melampaui sejumlah anggaran belanja krusial, seperti belanja perlindungan sosial yang tercatat Rp548,9 triliun, belanja modal Rp295,2 triliun, dan belanja bantuan sosial sebesar Rp151,48 triliun.

"Besarnya beban bunga utang ini semakin menegaskan urgensi penyusunan APBN yang berimbang untuk mengurangi belanja pembayaran bunga utang di masa yang akan datang," tutur Anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan Budi Sulistyono.

Penetapan nilai beban pembiayaan yang tinggi tersebut menjadi perhatian khusus lantaran melampaui alokasi dana untuk pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat dan belanja pegawai.

"Belanja pembayaran bunga utang sebesar Rp650,3 triliun melampaui anggaran perlindungan sosial, belanja subsidi, belanja pegawai, serta pos belanja lain," kata Budi.

Berdasarkan Buku 2 Nota Keuangan RAPBN 2027, pemerintah berupaya menekan beban tersebut melalui efisiensi portofolio utang, pengadaan utang baru yang terukur, serta pendalaman pasar keuangan domestik guna memitigasi risiko nilai tukar. Sebelum pandangan fraksi disampaikan, arahan mengenai kehati-hatian pengelolaan fiskal juga telah ditekankan oleh pimpinan dewan.

"Kebijakan hari ini tidak boleh meninggalkan beban yang tidak adil bagi generasi yang akan datang," kata Ketua DPR Puan Maharani.