OJK Proses Merger 200 BPR dan BPRS Hingga Juni 2026

Otoritas Jasa Keuangan memproses perizinan penggabungan atau peleburan sebanyak 200 Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah per Juni 2026. Langkah ini dilakukan untuk memperkuat struktur industri perbankan nasional, sebagaimana dilansir dari Detik Finance.

Selain ratusan lembaga yang sedang mengajukan perizinan, regulator perbankan ini telah menyetujui konsolidasi 81 BPR dan BPRS menjadi 24 lembaga baru. Kebijakan ini menyasar entitas yang berada di bawah kepemilikan atau pengendalian pemegang saham pengendali yang sama.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae menjelaskan bahwa skema konsolidasi tersebut memiliki payung hukum yang jelas bagi seluruh pengurus grup keuangan.

"Terkait dengan hal ini, BPR/BPRS dalam kepemilikan dan/atau pengendalian PSP yang sama (BPR/BPRS grup) sedang menjalani proses konsolidasi sebagaimana diatur dalam POJK Nomor 7 Tahun 2024 tentang BPR dan BPRS," kata Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae.

Langkah penggabungan ini difokuskan pada perbaikan kinerja keuangan internal serta efisiensi tata kelola operasional lembaga keuangan daerah.

"Dengan demikian, keberhasilan konsolidasi dapat mewujudkan visi-misi BPR/BPRS yang tercantum dalam Roadmap Pengembangan BPR/BPRS Tahun 2024-2027 yaitu menjadi BPR/BPRS yang berintegritas, resilien, adaptif, berdaya saing, dan kontributif dalam menggerakkan perekonomian di wilayahnya," terang Dian Ediana Rae.

Upaya pemenuhan struktur organisasi dan manajemen risiko ini juga membentangkan jalan bagi penyertaan modal dari pemodal luar.

Ia meyakini, OJK akan memberikan dukungan terhadap upaya penguatan permodalan perbankan, termasuk dalam hal masuknya investor strategis baru sepanjang hal tersebut memenuhi ketentuan.

Program penataan industri perbankan ini diharapkan membawa dampak langsung terhadap efisiensi dan tingkat kesehatan sektor perbankan nasional secara berkelanjutan.