Menteri LH Tekankan Adaptasi Iklim Sebagai Pilar Pembangunan

Pemerintah Indonesia menegaskan bahwa adaptasi perubahan iklim merupakan pilar utama dalam pembangunan berkelanjutan nasional, bukan sekadar agenda sampingan. Penegasan tersebut disampaikan Menteri Lingkungan Hidup RI Jumhur Hidayat pada Pertemuan Menteri Lingkungan BRICS di New Delhi, India, Selasa (18/8/2026), sebagaimana dilansir dari Investor Daily.

Sebagai negara kepulauan terbesar dengan lebih dari 17 ribu pulau dan 60 persen penduduk yang bermukim di kawasan pesisir, Indonesia berhadapan langsung dengan ancaman nyata kenaikan permukaan laut serta cuaca ekstrem. Kondisi tersebut dinilai berpotensi merusak hasil pembangunan dan mengganggu mata pencaharian masyarakat.

"Oleh karena itu, bagi Indonesia, adaptasi iklim bukanlah agenda pinggiran. Ini adalah pilar utama pembangunan berkelanjutan dan pengaman bagi kemakmuran nasional kita. Kita telah memberlakukan Rencana Adaptasi Nasional 2026–2030 sebagai peta jalan menuju Indonesia yang tangguh terhadap iklim dan sebagai dukungan terhadap Visi Indonesia Emas 2045," ujar Jumhur Hidayat, Menteri Lingkungan Hidup RI.

Indonesia memanfaatkan kearifan lokal sebagai instrumen adaptasi lingkungan di samping penerapan ilmu pengetahuan modern. Beberapa model pengelolaan lingkungan berbasis masyarakat yang disorot meliputi sistem irigasi Subak dan hukum adat Awig-Awig di Bali, serta tradisi Sasi Lompa di Maluku.

"Praktik-praktik ini menunjukkan bahwa hidup selaras dengan alam bukan hanya warisan budaya, tetapi juga alat yang ampuh untuk adaptasi dan ketahanan iklim, khususnya dengan memperkuat pendekatan berbasis masyarakat untuk mengelola air, ekosistem, dan sumber daya alam dalam menghadapi dampak iklim," kata Jumhur.

Di sisi lain, Indonesia menyayangkan sikap sejumlah negara maju berpenghasilan besar yang dinilai menghindar dari komitmen global dalam menanggulangi polusi dan emisi. Padahal, aktivitas ekonomi negara-negara tersebut menyumbang porsi terbesar terhadap emisi global.

Selain ketahanan ekosistem darat dan laut, kekayaan hayati Indonesia yang mencakup ratusan ribu spesies tanaman dan satwa juga menjadi modal penting penyerapan emisi. Wilayah Segitiga Karang Indonesia menampung 23 persen hutan mangrove dunia dan 16 persen spesies ikan laut global.

"Keanekaragaman hayati yang luar biasa ini mendukung jasa ekosistem yang penting untuk mitigasi iklim, adaptasi, dan ketahanan jutaan mata pencaharian," ujar Jumhur.