Menteri Keuangan AS Sebut Defisit Anggaran Capai Puncak

Menteri Keuangan Amerika Serikat Scott Bessent menyatakan optimismenya bahwa defisit anggaran pemerintah AS di bawah kepemimpinan Presiden Donald Trump kemungkinan besar telah mencapai titik puncaknya pada Jumat, 21 Agustus 2026.

Pernyataan tersebut disampaikan Bessent sehari setelah Departemen Keuangan AS merilis data defisit anggaran bulanan yang melesat hingga US$ 432 miliar atau sekitar Rp 7.665,3 triliun pada Juli 2026. Angka tersebut menjadi rekor tertinggi dalam lebih dari setengah dekade terakhir, sebagaimana dilansir dari Investor Daily.

Secara kumulatif, total defisit untuk tahun fiskal berjalan membengkak hingga mendekati US$ 1,8 triliun dan melampaui posisi periode yang sama tahun sebelumnya. Pada saat bersamaan, total utang pemerintah AS untuk membiayai defisit telah menembus rekor baru di atas US$ 40 triliun, melonjak lebih dari dua kali lipat dalam satu dekade terakhir.

"Kami akan sangat fokus pada hal ini," ujar Scott Bessent, Menteri Keuangan Amerika Serikat.

Untuk mengendalikan pembengkakan biaya, Bessent bersama Presiden Trump dan Direktur Kantor Manajemen dan Anggaran (OMB) Russell Vought tengah merancang langkah-langkah konsolidasi fiskal. Strategi penghematan tersebut diklaim berpotensi menyelamatkan anggaran negara hingga ratusan miliar dolar AS, di luar kebijakan penarikan tarif impor yang sempat mendapat hambatan hukum dari Mahkamah Agung AS.

Meski menghadapi kendala legalitas, penerimaan negara dari tarif impor tahun ini diyakini tetap dapat mencapai tingkat yang setara dengan 2025. Pemerintah optimistis pendapatan tersebut tidak perlu dikembalikan kepada perusahaan-perusahaan yang terdampak.

"Tidak ada hal gaib dari angka US$ 40 triliun tersebut. Kita bisa keluar dari masalah utang ini melalui pertumbuhan ekonomi," ujar Scott Bessent, Menteri Keuangan Amerika Serikat.

Lonjakan utang dan defisit anggaran AS dipicu oleh kombinasi pemotongan pajak skala besar, lonjakan belanja negara pascapandemi, serta naiknya suku bunga acuan. Kondisi ini membuat biaya pembayaran bunga utang membengkak dan memicu risiko terhadap stabilitas nilai tukar dolar serta peringkat kredit negara.