Menteri ESDM Kaji Pembatasan Pembelian Pertalite Kelompok Desil 9 dan 10

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengkaji rencana pembatasan pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite bagi masyarakat kelompok desil 9 dan 10 di Jakarta pada Rabu (19/8/2026), sebagaimana dilansir dari Detik Finance.

Skema distribusi Pertalite tetap berjalan normal tanpa perubahan hingga evaluasi tersebut resmi diputuskan oleh pemerintah. Batas kuota harian untuk armada bus serta truk bertahan di angka 200 liter, sedangkan kendaran pribadi memperoleh pembatasan 50 liter per hari.

"Pembatasan Pertalite, sekarang kan kita masih dalam kajian, lagi dikaji. Sekarang masih kalau sampai dengan keputusan kajian belum ada, masih seperti sekarang ini," ujar Bahlil Lahadalia, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Langkah efisiensi distribusi ini ditujukan agar alokasi subsidi negara dapat terdistribusi secara presisi kepada golongan masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

"Tapi gini loh, masih, kita kan kalau Desil 9, 10 itu kan seperti saya, seperti Pak Ketua Asosiasi. Masa kita mau pakai subsidi? Ya sudahlah, yang kaya-kaya, yang sudah mampu itu jangan ngambil hak rakyat lah, kira-kira begitu. Subsidi itu ya untuk saudara-saudara kita yang berhak menerimanya," ujar Bahlil Lahadalia, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Wacana regulasi baru ini mengemuka setelah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melakukan pertemuan strategis dengan Bahlil di Kemenkeu pada Selasa (11/8/2026).

"Jadi tadi kita bahas kemungkinan implementasi pembatasan subsidi Pertalilte untuk yang tingkat atas, mungkin yang desil 9-10. Supaya nanti, bukan sekarang ya, beberapa bulan kemudian kita bisa kurangi secara bertahap," ujar Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Keuangan.

Proses pembahasan intensif antarinstansi masih berlangsung hingga kini guna menentukan masa pemberlakuan kebijakan secara matang.

"Masih didiskusikan-masih didiskusikan. Sebelum tahun depan mungkin kita implementasikan," ujar Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Keuangan.