Menkeu Tegaskan Danantara Tidak Memegang Hak Suara di KSSK

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan kehadiran Danantara dalam rapat koordinasi Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) bukan sebagai pengambil kebijakan, melainkan hanya memberikan masukan. Keterlibatan tersebut disampaikan Purbaya usai rapat KSSK di kantor Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Jakarta Pusat, Selasa (28/7/2026), dilansir dari Detik Finance.

Purbaya menerangkan bahwa pelibatan Danantara telah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Kehadiran pihak luar dalam rapat koordinasi tersebut diakomodasi oleh regulasi tanpa perlu merevisi Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

"Di di undang-undangnya boleh tuh diikuti oleh lembaga dan pihak lain yang diundang. Jadi kita KSSK boleh mengundang pihak lain di luar KSSK," ujar Purbaya.

KSSK menegaskan Danantara tidak dibekali hak suara saat penetapan arah kebijakan ekonomi dilakukan. Pengalaman praktis Danantara di dunia bisnis justru dibutuhkan regulator untuk melengkapi data empiris yang ada.

"Bukan (pengambil kebijakan). Sampai sekarang masih memberi masukan dan untuk kita berguna sekali untuk melihat keadaan yang nyata di dunia di dunia bisnis, dunia yang sedang ditangani oleh Danantara. Kalau kita kan regulator biasa di belakang ngelihat data-data aja.

Kadang-kadang ada kemungkinan menerjemahkan datanya agak meleset sedikit. Jadi Danantara memperkaya kita dengan informasi tambahan di situ," jelas Purbaya.

Guna meredam kekhawatiran pelaku pasar, Menkeu menjamin independensi KSSK tidak akan goyah oleh intervensi Danantara. Keputusan tertinggi KSSK tetap berada penuh di tangan empat lembaga utama, yaitu Kementerian Keuangan, Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan LPS.

"Danantara nggak bisa mempengaruhi kita, karena pada waktu mengambil keputusan hanya empat, empat principal dari KSSK yang akan mengambil keputusan. Dan ke depan pun nggak akan memasukkan dia sebagai pengambil keputusan. Tapi ketika dia memberi masukan kan boleh. Jadi memperkaya informasi ketika Kepala KSSK, BI, OJK, LPS, saya mengambil keputusan," jelas Purbaya.