Mendagri Usulkan Peningkatan Gaji Kepala Daerah Cegah Korupsi

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengusulkan peningkatan gaji dan tunjangan bagi kepala daerah untuk mengurangi risiko korupsi, terutama setelah maraknya kasus kepala daerah terjerat masalah hukum.

Usulan ini disampaikan pada 16 Juli 2026, saat rapat kerja dengan Komisi II DPR RI di Jakarta. Tito menekankan bahwa pendapatan resmi kepala daerah saat ini tidak sebanding dengan biaya yang dikeluarkan selama kampanye.

Dia menjelaskan, "Gajinya pun berapa, Pak, gajinya kepala daerah itu? Enam juta lebih, ya, kemudian ditambah dengan tunjangan-tunjangan yang mungkin jauhlah dari yang sudah dikeluarkan...".

Selain itu, Tito menyatakan bahwa Kementerian Dalam Negeri tidak dapat mengawasi kepala daerah sepanjang waktu. "Mereka bukan anak kecil ya, kepala daerah ini nggak bisa kita awasin 24 jam, 7 hari seminggu kita pelototin, nggak mungkin ya," ujarnya.

Kemendagri telah bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk membentuk Monitoring Center for Prevention (MCP) guna mencegah korupsi. Namun, Tito menegaskan bahwa integritas kepala daerah tetap menjadi faktor utama dalam pencegahan korupsi.

"Sanksi yang bisa diberikan, kata Tito, hanya berupa sanksi teguran. Dia menambahkan, "Kemendagri nggak punya kewenangan untuk memecat mereka.".