KPK Geledah Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor Terkait Kasus Korupsi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menggeledah kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Jumat (28/8) dalam rangka penyidikan dugaan tindak pidana korupsi di wilayah tersebut. Dalam penggeledahan ini, penyidik menyita sejumlah dokumen yang diduga terkait pengadaan barang dan jasa di Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor, kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo. Penggeledahan tersebut merupakan kelanjutan dari pemeriksaan yang sebelumnya dilakukan di Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) dan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Bogor pada Kamis (27/8).

Kasus ini berkaitan dengan dugaan korupsi pemotongan insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah serta pengadaan barang dan jasa yang sedang diselidiki KPK.

"Selanjutnya, penyidik akan menelaah dan menganalisis setiap temuan dalam penggeledahan tersebut untuk mengungkap perkara secara terang," ujar Budi Prasetyo. Pelaksana Tugas Direktur Penyidikan KPK, Achmad Taufik Husein, mengatakan KPK belum menetapkan tersangka karena proses penyidikan masih menggunakan Surat Perintah Penyidikan umum.

"KPK saat ini belum dapat menyampaikan identitas atau pihak-pihak secara detail, termasuk konstruksi perkara," ujar Achmad Taufik. Menurut sumber internal KPK, pada Kamis (20/8) lalu, KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di wilayah Kabupaten Bogor, namun KPK membantahnya dan menyebut kegiatan tersebut sebagai permintaan keterangan terkait laporan masyarakat.

Operasi tersebut mengamankan uang sekitar Rp1,5 miliar dan diduga menyasar Bupati Bogor, Rudy Susmanto, yang juga elite Partai Gerindra. Pemerintah Kabupaten Bogor memastikan pelayanan publik tetap berjalan meski proses penyidikan KPK berlangsung. Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor, Ajat Rochmat Jatnika, mengatakan Bupati Rudy Susmanto sudah menginstruksikan agar pelayanan masyarakat tidak terganggu. Ajat bahkan turun langsung mengecek layanan publik dengan bersepeda dan mengunjungi kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Bogor untuk memastikan pelayanan administrasi kependudukan berlangsung lancar.

"Pelayanan harus menjadi prioritas pemerintah daerah di tengah situasi ini," kata Ajat Rochmat.

Kepala Disdukcapil Renaldi Yushab Fiansyah menambahkan bahwa pelayanan administrasi kependudukan telah tersedia di 40 kecamatan dengan alat kontrol untuk memantau kinerja operator agar proses layanan lebih cepat dan pasti. Dalam penggeledahan di BKPSDM, KPK juga menyoroti lonjakan kekayaan Kepala BKPSDM Kabupaten Bogor, Yunita Mustika Putri, yang meningkat hampir sepuluh kali lipat dalam lima tahun terakhir menjadi Rp8,54 miliar pada 2025. Kenaikan kekayaan tersebut terekam dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan menjadi sorotan publik setelah penggeledahan kantor BKPSDM pada Kamis (27/8).

KPK belum memastikan apakah kenaikan kekayaan tersebut terkait dengan perkara korupsi yang sedang disidik.