Malaysia dan Bangladesh Desak Solusi Pemulangan Pengungsi Rohingya

Pemerintah Malaysia dan Bangladesh mendesak jaminan keselamatan serta kepastian status kewarganegaraan dari otoritas Myanmar sebelum memulangkan ratusan ribu pengungsi Rohingya ke negara asalnya. Rencana pemulangan ini mengemuka setelah Kuala Lumpur mengumumkan kesepakatan awal untuk memulangkan 5.000 pengungsi.

Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menyatakan pada 29 Juli bahwa kesepakatan penerimaan 5.000 pengungsi tersebut dicapai melalui pendekatan konstruktif dengan pihak Myanmar. Namun, otoritas Myanmar belum memberikan penjelasan publik terkait status hukum maupun kondisi keamanan yang akan dihadapi para pengungsi saat tiba di sana.

Di sisi lain, kebijakan pengelolaan pengungsi di Malaysia juga diwarnai ketegangan domestik. Pada 28 Juli, Menteri Luar Negeri Malaysia Mohammad Hasan mengusulkan agar pemerintah mempertimbangkan kembali keberadaan Badan Pengungsi PBB (UNHCR) di negara tersebut atas dugaan kurangnya kerja sama.

Kekhawatiran mengenai keselamatan pengungsi di dalam negeri Myanmar disuarakan oleh organisasi kemanusiaan lokal. Organisasi Hak Asasi Manusia Etnis Rohingya Myanmar di Malaysia (MEHROM) mendesak Pemerintah Malaysia untuk meninjau ulang rencana pemulangan tersebut karena kondisi di Myanmar dinilai masih sangat berbahaya.

Sementara itu, Bangladesh menanggung beban kemanusiaan terbesar dengan menampung lebih dari 1,3 juta pengungsi Rohingya sejak 2017. Pemerintah Bangladesh menegaskan proses pemulangan hanya bisa dilakukan jika situasi keamanan di Negara Bagian Rakhine sudah benar-benar kondusif dan sukarela.

Penasihat Urusan Luar Negeri Bangladesh Khalilur Rahman, saat berbicara dalam Pertemuan Tingkat Menteri Forum Regional ASEAN ke-33 di Manila, menegaskan akar masalah yang dihadapi etnis Rohingya.

"Tanpa kewarganegaraan berdasarkan desain," kata Khalilur Rahman, Penasihat Urusan Luar Negeri Bangladesh.

Khalilur Rahman menambahkan bahwa penderitaan warga Rohingya merupakan hasil dari penolakan politik secara sengaja dan bukan sekadar dampak sampingan dari konflik bersenjata. Pemulangan dinilai tidak akan berhasil tanpa adanya jaminan kesetaraan hak, kebebasan bergerak, dan akuntabilitas hukum di Myanmar.