KSAD Tegaskan Calon Prajurit TNI Bertato Tradisi Tetap Diizinkan

Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Maruli Simanjuntak menyatakan bahwa kepemilikan tato atas alasan tradisi tidak merintangi calon prajurit untuk melamar ke TNI saat ditemui di Gedung DPR RI, Senin (31/8/2026).

Pengabaian larangan tato khusus untuk motif adat ini ditegaskan Maruli telah berjalan lama dalam aturan perekrutan TNI AD. Institusi militer membuka pintu bagi perwakilan seluruh kelompok suku dan daerah di Indonesia guna memperkuat pemenuhan kuota personel.

"Ya memang dari dulu juga sudah boleh, memang Enggak ada masalah itu, dulu dibuatnya kalau punya tato karena tradisi ya diizinkan, tapi sejauh ini memang belum ada yang mendaftar yang seperti itu, nanti kami akan cari lagi," ujar Maruli, saat ditemui di Gedung DPR RI, Senin (31/8/2026).

Guna memperluas daya jangkau perekrutan di berbagai daerah, pimpinan TNI AD berniat menyaring lebih banyak calon prajurit dari beragam latar belakang budaya.

"Karena kita juga senang kalau ada semua perwakilan daerah seluruh Indonesia, apalagi kita sekarang menambah personel, kalau bisa lebih banyak, lebih bagus," kata Maruli.

Terkait tradisi adat suku Dayak, Maruli meluruskan bahwa tidak seluruh anggota masyarakat tersebut merajah tubuhnya. Hingga saat ini pihaknya masih memantau perkembangan tren pendaftaran dari masyarakat adat.

"Ya itu kan suku Dayak enggak semua bertato, jadi sebenarnya enggak ada masalah sih. Yang berminat kita belum tahu, nanti kita cari lagi lah. Kita pastikan," pungkas Maruli.

Penyesuaian regulasi penerimaan prajurit TNI bagi warga kawasan pedalaman juga disampaikan oleh jajaran kementerian. Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin mengonfirmasi adanya kelonggaran persyaratan, termasuk batasan tinggi badan untuk masyarakat suku Dayak pedalaman.

"Oh ya, suku dayak pedalaman dimintakan peluang untuk bisa masuk TNI, yang pendek-pendek kasih sedikit privilege lah," ujar Sjafrie di Gedung DPR RI, Senin.

Peluang kelonggaran syarat tersebut mengemuka pascareuni kerja terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto bersama jajaran menteri dan pimpinan TNI di Hambalang, Bogor, Sabtu (29/8/2026). Saat ditanya mengenai rincian agenda internal itu, Menhan memilih tidak membeberkannya.

"Tidak ada. Saya enggak bisa menjawab soal itu. karena itu rapat terbatas," kata Sjafrie.

Menhan hanya menyampaikan pesan kewaspadaan yang dimandatkan oleh Presiden kepada seluruh instansi pertahanan.

"Enggak ada, ya instruksinya tingkatkan kewaspadaan," kata dia.

Selain membahas penyesuaian syarat fisik prajurit asal suku Dayak pedalaman, forum terbatas tersebut juga merumuskan penanganan pascabencana gempabumi Flores, erupsi Gunung Merapi, serta penanggulangan kebakaran hutan di Kalimantan dan Sumatra. Presiden menginstruksikan para Babinsa untuk aktif mengedukasi warga desa mengenai bahaya pembakaran lahan pada musim kemarau.

"Presiden ingin edukasi terkait bahaya pembakaran hutan diberikan para Babinsa di desa kepada warga untuk sama-sama menjaga hutan dan lahan kita bersama," kata Sekretaris Kabinet dalam unggahan akun Instagram @sekretariat.kabinet.