KPK Segel Kantor DPUPR Pemalang Usai OTT Anom Widiyantoro

Tindakan penyegelan terhadap ruang kerja Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) serta dua unit rumah di Perumahan Mutiara Residence dilakukan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Selasa (28/7/2026) malam di Pemalang, Jawa Tengah. Penindakan ini menyusul operasi tangkap tangan (OTT) yang mengamankan Bupati Pemalang Anom Widiyantoro beserta sejumlah pihak lainnya.

Penyegelan pintu akses DPUPR dan dua rumah di Blok C Perumahan Mutiara Residence, Kelurahan Mulyoharjo, tampak masih terpasang hingga Rabu (29/7/2026) pagi. Salah satu rumah yang disegel merupakan hunian kontraktor yang diduga masih kerabat dari istri bupati, sementara istri bupati berinisial N juga dikabarkan dijemput petugas dari Pendopo Pemalang pada Rabu dini hari.

Kapolres Pemalang AKBP Rendy Setia Permana mengonfirmasi bahwa penanganan perkara dan proses pemeriksaan terperiksa tengah berlangsung di markas kepolisian setempat.

"Iya benar, tadi malam rekan-rekan dari KPK ada kegiatan di Pemalang. Sampai sekarang masih proses pemeriksaan. Dua ruangan di Polres dipakai," ujar Rendy Permana.

Kapolres Pemalang memaparkan bahwa detail mengenai pihak yang diamankan serta materi penanganan kasus sepenuhnya berada di bawah kewenangan lembaga antirasuah.

"Jumlah pastinya dan siapa saja yang diperiksa, termasuk materi pemeriksaan, menunggu dari KPK saja," kata Rendy Permana.

Aktivitas belasan petugas penyidik yang memasang segel di pintu rumah dan gerbang sejak usai waktu magrib turut disaksikan oleh warga sekitar permukiman.

"Kalau persisnya rumah milik siapa saya tidak tahu. Yang saya dengar rumah itu ditempati kerabat istri bupati sudah sekitar dua tahun," ujar seorang warga setempat.

Konfirmasi mengenai penangkapan Kepala Daerah Pemalang tersebut juga telah disampaikan secara langsung oleh pimpinan komisi antirasuah.

"Benar," kata Fitroh Rohcahyanto, Wakil Ketua KPK.

Pihak penyidik KPK hingga kini belum merilis konstruksi perkara resmi, rincian barang bukti, maupun penetapan status hukum dari pihak-pihak yang terjaring operasi OTT tersebut.